Akhir 2025, Bupati Yusuf Ritangnga Rotasi Pejabat, Fokus Kinerja dan Pelayanan Publik

JAMLIMA.COM, ENREKANG — Yusuf Ritangnga melakukan rotasi terhadap 129 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kamis sore (31/12/2025). Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menyegarkan struktur birokrasi sekaligus mempercepat peningkatan kinerja organisasi.

Rotasi tersebut mencakup 14 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 115 pejabat Jabatan Pengawas. Pada saat yang sama, Bupati Yusuf Ritangnga memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Kantor Bupati Enrekang.

Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan bahwa setiap jabatan mengandung amanah besar. Oleh karena itu, ia meminta para pejabat menunjukkan semangat kerja baru serta membangun kolaborasi lintas sektor.

“Jabatan adalah kepercayaan. Karena itu, gunakan kesempatan ini untuk mengabdi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, tunjukkan semangat baru, kerja keras, dan kolaborasi agar pembangunan di Kabupaten Enrekang semakin maju,” ujar Yusuf.

Selanjutnya, Yusuf menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurutnya, pejabat daerah harus menjadi teladan dalam integritas, profesionalisme, dan etos kerja.

“Dengan demikian, setiap pejabat wajib menjaga integritas dan profesionalisme. Jika kinerja tidak berjalan baik, maka pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi,” tegasnya.

Melalui rotasi ini, Yusuf berharap roda pemerintahan Kabupaten Enrekang bergerak lebih efektif. Selain itu, ia menilai penyegaran jabatan penting agar organisasi tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pada akhirnya, langkah ini kami harapkan menjadi awal bagi Enrekang yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, kegiatan pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Enrekang, Ketua DPRD Enrekang, Kapolres Enrekang, perwakilan Dandim 1419/Enrekang, jajaran staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Dengan rotasi pejabat ini, Pemerintah Kabupaten Enrekang menargetkan peningkatan kualitas layanan publik sekaligus percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Baca juga: 

​