Dana Desa Rp34,57 Triliun Dorong Kopdes Mimika

JAMLIMA.COM, NASIONAL — Dana desa Rp34,57 triliun pada 2026 menjadi penggerak utama pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, termasuk di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Kopdes Merah Putih di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kamis (9/4/2026). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi berbasis komunitas.

Alokasi tersebut berasal dari sekitar 58 persen total dana desa nasional yang mencapai Rp60,57 triliun pada 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong aktivitas usaha produktif di tingkat desa.

Baca juga: Kunjungi KDMP Desa Bone, Wamen RI Nilai Progres Tercepat Sulsel

Kehadiran Kopdes Merah Putih tidak hanya memperkuat permodalan masyarakat desa, tetapi juga berpotensi meningkatkan distribusi barang dan layanan. Program ini membuka peluang ekonomi baru sekaligus mempercepat perputaran usaha di tingkat lokal.

Dukungan Pembiayaan

Selain dana desa, pemerintah menyiapkan skema tambahan melalui dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM..

“Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, tetapi milik masyarakat. Tugas kami membantu agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera,” ujar Ferry Juliantono.

Pengembangan Kopdes Merah Putih di Mimika saat ini masih berada pada tahap awal implementasi. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah memberikan dukungan melalui pembangunan fasilitas koperasi sebelum program nasional berjalan penuh.

Dampak Ekonomi

Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, mulai dari distribusi kebutuhan hingga penyerapan hasil produksi masyarakat.

Program ini juga berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi desa, terutama di wilayah timur Indonesia yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Namun, tantangan utama tetap pada implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar aktif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.