Dana Desa Turun hingga Rp200 Juta, Gubernur Kalbar Ungkap Tekanan Fiskal

JAMLIMA.COM, KALBAR — Dana desa yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar kini turun drastis menjadi kisaran Rp200 juta hingga Rp350 juta.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyoroti kondisi ini sebagai tekanan serius terhadap anggaran daerah.

Pernyataan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Ria Norsan mengungkapkan tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat telah terjadi dalam dua tahun terakhir dan dirasakan hampir di seluruh daerah.

“Hampir seluruh Indonesia mengalami pengurangan dana transfer, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca juga: Dana Desa Jadi Sorotan, Kejati Sulsel Optimalkan Jaga Desa, Jamintel Turun Langsung

Tekanan Anggaran Daerah

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus lebih adaptif dalam menyusun anggaran dan memprioritaskan program yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.

Penurunan dana desa menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan kesinambungan program prioritas.

Di tengah tekanan fiskal, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39%, melampaui angka nasional 5,11%.

Angka kemiskinan turun menjadi 6,16%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,09%.

Kondisi anggaran daerah yang tertekan menuntut kebijakan yang lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.

Gubernur juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui target IPM 75 agar dapat melampaui daerah lain.

Kabupaten Ketapang dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan daerah, didukung sektor pertambangan dan perkebunan.

Namun, pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan, khususnya ruas jalan Pesaguan–Kendawangan.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyebut pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,75% dan PDRB per kapita meningkat menjadi Rp73,6 juta.

Inflasi tetap terkendali di angka 2,25%, meski sektor pendidikan masih menjadi perhatian utama.

Kebijakan transfer dana ke daerah merupakan bagian dari strategi fiskal nasional yang diatur oleh Kementerian Keuangan RI.

Musrenbang diharapkan menghasilkan program prioritas yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.