Bupati Husniah Talenrang: SDM Berintegritas Jadi Kunci Pemilu Berkualitas

JAMLIMA.COM, GOWA — Sitti Husniah Talenrang membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Learning Management System (LMS), Rabu (1/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Bupati Gowa menegaskan kualitas demokrasi tidak hanya dengan sistem saja.

Ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Demokrasi tidak hanya berdiri di atas bilik suara, tetapi di atas kualitas manusia yang mengelolanya. Ia tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya. Dan hari ini kita sedang menanam fondasi itu,” ungkapnya.

SDM Pemilu Digital

Lebih lanjut, Husniah menyebut pemilu bukan sekadar agenda rutin. Pemilu menjadi ujian kepercayaan publik sekaligus cermin kematangan demokrasi.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mutlak.

Ia juga mengapresiasi langkah KPU RI menghadirkan LMS sebagai solusi pembelajaran adaptif dan berkelanjutan.

“Di era yang bergerak cepat ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama. Learning Management System menjadi ruang belajar tanpa batas, menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.

Namun demikian, Husniah mengingatkan teknologi hanya alat. Sementara itu, komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab tetap menjadi kunci utama.

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap menjelaskan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian nasional.

Sebelumnya kegiatan telah berlangsung di Lampung dan selanjutnya berlangsung di Bengkulu.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendesain terkait dengan learning management system bagaimana semua pelatihan di KPU ke depan dilakukan secara digital, untuk membangun konsep mulai dari modul, sistem, termasuk tata kelolaan dan anggaran,” sebutnya.

Ia menilai Kabupaten Gowa sebagai lokasi representatif. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan KPU Gowa.

Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul menyampaikan forum ini menghasilkan rekomendasi strategis tingkat nasional. Peserta berasal dari 38 provinsi.

“Peserta berasal dari 38 provinsi, dan hasil diskusi ini akan menjadi masukan dalam pembahasan undang-undang kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II,” ujarnya.

Ia menegaskan hasil FGD akan menjadi dasar penguatan regulasi kepemiluan ke depan.

Selain itu, forum ini diharapkan melahirkan strategi pengembangan SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman.