Prevalensi Stunting di Gowa Turun Signifikan, Pemkab Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

JAMLIMA.COM, GOWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mencatat penurunan signifikan angka prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir.

Data pemerintah daerah menunjukkan prevalensi stunting di Gowa mencapai 33 persen pada 2022. Angka tersebut turun menjadi 21,1 persen pada 2023, lalu kembali menurun hingga 17 persen pada 2024.

Meski demikian, Pemkab Gowa tetap menjadikan penanganan stunting sebagai agenda prioritas. Pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga tren penurunan tersebut.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Ia menilai penanganan stunting bersifat strategis karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas anak.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pihak menjalankan percepatan penanganan stunting secara kolaboratif dan berkesinambungan.

“TPPS telah bekerja dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Kami memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran,” ujar Darmawangsyah saat memimpin Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis (27/11/2025).

Keberhasilan tersebut mengantarkan Kabupaten Gowa meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat juga memberikan penghargaan nasional kinerja percepatan penurunan stunting yang membuat Gowa menerima Dana Insentif Fiskal 2025.

Perkuat Kolaborasi dan Intervensi Lapangan

Ke depan, Pemkab Gowa akan memperkuat kolaborasi melalui intervensi lintas sektor. Salah satunya melalui Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan Himbara, Dompet Dhuafa, Baznas, TNI-Polri, dunia usaha, serta para donatur.

Program tersebut membantu keluarga berisiko stunting melalui dukungan pangan bergizi. Pemerintah juga memberikan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

Selain itu, Pemkab Gowa meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), puskesmas, dan Balai Penyuluh KB. Langkah ini bertujuan memastikan pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, sanitasi, serta layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif.

“Kami meminta seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Kami juga mendorong perbankan, lembaga sosial, dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa Sofyan Daud menyampaikan rapat koordinasi ini menjadi forum rutin untuk menyelaraskan dan mengendalikan program penurunan stunting.

Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari PKK kecamatan, Dharma Wanita, kepala puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator KB, serta mitra perbankan, Baznas, Polri, dan TNI.

“Rakor ini bertujuan merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting tercapai,” jelas Sofyan.

Ia juga melaporkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik. Program tersebut mendapat dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat lapangan.

TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB berperan sebagai garda terdepan. Mereka memastikan distribusi dan pengawasan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai amanat peraturan presiden.