Hentikan Korupsi dari Hulu!, Bukan Sekadar Tangkap Pelaku

Biaya Politik Mahal, Jabatan Jadi Alat Balik Modal

JAMLIMA.COM, ENTER — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan operasi tangkap tangan. Pejabat terus ditahan. Namun korupsi tetap berulang.

Fakta ini menunjukkan masalahnya bukan lagi perilaku oknum, melainkan kerusakan sistem.

KPK menilai tingginya biaya politik memicu korupsi, terutama di level kepala daerah.

Kandidat mengeluarkan biaya kampanye besar, lalu mencari pengembalian modal saat berkuasa.

Partai politik belum transparan. Pengawasan lemah. Jabatan publik pun berubah fungsi, dari amanah menjadi alat balas budi.

Penindakan tetap penting, tetapi penindakan saja tidak cukup. OTT bekerja setelah kerugian terjadi.

Negara menghukum akibat, bukan mencegah sebab. Selama sistem politik dan birokrasi tetap membuka celah, pelaku baru akan selalu muncul.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rikwanto, mengapresiasi efek jera dari penindakan KPK.

Pada saat yang sama, ia meminta KPK membedah budaya birokrasi koruptif, celah regulasi, dan mahalnya ongkos politik.

Pendekatan ini lebih relevan daripada sekadar menambah daftar tersangka.

Baca juga: OTT Bupati Pati, KPK Catat Tiga Operasi Tangkap Tangan Januari 2026

APBN–APBD Bocor di Titik Pengadaan dan Pengawasan

Kerusakan sistem terlihat jelas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran seharusnya membiayai sekolah, rumah sakit, jalan, dan bansos. Di lapangan, oknum justru membajak prosesnya.

Pengadaan barang dan jasa menjadi pintu pertama. Pejabat dan vendor mengatur tender, menaikkan harga, dan membagi proyek.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) masih bisa dimanipulasi. Integrasi data bansos lemah. Penerima fiktif muncul. Dana dipotong sebelum sampai ke warga.

Pengawasan pun belum menyentuh substansi. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih dominan audit kepatuhan administratif.

Audit kinerja untuk mengukur manfaat program sering terabaikan. Laporan tampak rapi, hasilnya belum tentu terasa.

Kerugian Ratusan Triliun, Reformasi Tak Bisa Ditunda

Akibatnya nyata. Negara menanggung kerugian raksasa. Kasus tata niaga timah di PT Timah Tbk merugikan sekitar Rp271 triliun.

Skandal di PT Pertamina (Persero) menimbulkan dugaan kerugian sementara Rp193,7 triliun.

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Bank Indonesia menyebabkan kerugian sekitar Rp138 triliun.

Uang sebesar itu seharusnya membangun ribuan fasilitas publik.

Skala kerugian tersebut membuktikan korupsi sudah terorganisasi. Lemahnya tata kelola BUMN, politik balas budi, patronase, dan tekanan terhadap penegak hukum memperkuat rantainya.

Data Survei Penilaian Integritas KPK 2024 juga mencatat indeks 71,53 persen dengan skor Corruption Perception Index 37 dari 100. Risiko korupsi masih tinggi.

Negara harus bertindak dari hulu. Pemerintah perlu mengintegrasikan basis data nasional, membuka seluruh proses pengadaan.

Selanjutnya memperkuat pengawasan berbasis teknologi, mereformasi tata kelola BUMN, menata pendanaan politik, dan menjamin independensi KPK.

Penegakan hukum harus memiskinkan koruptor melalui perampasan aset, bukan sekadar memenjarakan.

APBN dan APBD adalah amanah rakyat. Setiap kebocoran berarti hak warga hilang. Selama negara hanya sibuk menangkap pelaku tanpa menutup lubang sistem, korupsi akan terus kembali. Saatnya memperbaiki mesinnya, bukan sekadar mengganti orangnya.

Baca juga: