Mentan Amran Tegaskan Indonesia Siap Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

JAMLIMA.COM, NASIONAL — Laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan lonjakan kelaparan akut dunia pada 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai setiap negara harus mandiri dan tidak bergantung pada impor.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran, Minggu (22/03/2026).

Ancaman krisis dipicu konflik Timur Tengah, kenaikan harga energi, dan gangguan logistik. Kondisi ini berpotensi menambah hampir 45 juta penduduk dunia ke kategori rawan pangan akut.

Selain itu, gangguan jalur pelayaran internasional meningkatkan biaya distribusi. Dampaknya, inflasi pangan global kembali menguat seperti saat perang Rusia–Ukraina 2022.

“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Mentan Amran.

Baca juga: Wakil Bupati Bone Hadiri Launching GEMERLAP: Mentan Puji Inovasi 5 Juta Kelapa Selayar

Pemerintah menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan melalui benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, dan peningkatan indeks tanam.

Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui cetak sawah baru dan optimalisasi lahan rawa. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun lalu.

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Semua harus kita optimalkan. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.

Reformasi Pertanian Masif

Pemerintah melakukan deregulasi besar di sektor pertanian. Sebanyak 13 Peraturan Presiden diterbitkan dan sekitar 500 regulasi internal dipangkas.

Langkah ini mempercepat distribusi sarana produksi dan menekan biaya petani. Selain itu, tata kelola pupuk disederhanakan langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga petani.

“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelas Amran.

Distribusi pupuk kini lebih cepat dan tepat sasaran. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Mentan Tinjau Pelabuhan Tonra Rp1,7 Triliun di Bone 

Modernisasi pertanian juga meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen. Selain itu, biaya produksi turun hingga 50 persen dan panen lebih cepat.

“Modernisasi pertanian membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera. Ini yang sedang kita dorong di seluruh Indonesia,” kata Amran.

Kesejahteraan petani meningkat dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125. Angka ini menjadi tertinggi sepanjang sejarah.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun.

“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada. Untuk berkelanjutan tetap kita genjot sumber-sumber input produksi,” tegasnya.

Produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton atau naik sekitar 13 persen. Cadangan beras pemerintah juga menembus lebih dari 4 juta ton.

“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah mengembangkan lahan rawa di Kalimantan dengan irigasi modern. Program ini menjadi sumber produksi pangan baru nasional.

“Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa. Ini untuk memastikan produksi pangan kita terus meningkat,” jelas Mentan Amran.

Di tengah ancaman global, pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai fondasi ekonomi. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia menuju lumbung pangan dunia.