Diterpa Isu Larangan Hijab, Sekda Parepare Amarun Agung Hamka Tinjau RS Fatima

JAMLIMA.COM, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare menindaklanjuti isu dugaan larangan penggunaan hijab bagi tenaga kerja perempuan di Rumah Sakit Fatima Parepare.

Sekretaris Daerah Parepare memimpin langsung kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut pada Senin (9/3/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare Amarun Agung Hamka memimpin jajaran Pemkot Parepare bertemu manajemen RS Fatima Parepare.

Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Parepare.

Namun, Hamka menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan regulasi internal rumah sakit tidak memicu polemik di tengah masyarakat.

“Pemerintah daerah mengambil langkah persuasif terkait persoalan ini. Kami berharap ada tindak lanjut dari upaya yang telah dilakukan Pemkot Parepare, mulai dari persuratan hingga pertemuan dengan yayasan yang menaungi rumah sakit,” kata Hamka.

Regulasi Pakaian Dinas

Hamka menjelaskan persoalan ini berkaitan dengan aturan pakaian dinas yang berlaku bagi tenaga kerja rumah sakit.

Pakaian kerja yang dari rumah sakit belum mengakomodasi penggunaan hijab sehingga memunculkan persepsi adanya larangan.

Ia juga menyebut Wali Kota Parepare Tasming Hamid telah memberi perhatian terhadap persoalan tersebut dan meminta jajaran pemerintah kota memberikan penegasan terkait regulasi yang berlaku di rumah sakit itu.

“Kami harap surat resmi segera dimasukkan, kalau bisa pekan ini sudah ada, sehingga aturan ini bisa dibijaki dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.

Klarifikasi Pihak Rumah

Direktur Rumah Sakit Fatima Parepare Thomas Soharto menegaskan manajemen rumah sakit maupun yayasan tidak pernah melarang tenaga kerja perempuan mengenakan hijab saat bertugas.

“Kami tidak pernah, baik yayasan maupun rumah sakit, menyinggung soal larangan berhijab,” jelas Thomas.

Ia menegaskan pihak rumah sakit memahami pentingnya toleransi serta kenyamanan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan di rumah sakit.

Tindak Lanjut Yayasan

Thomas memastikan manajemen rumah sakit segera meminta ketegasan dari pihak yayasan.

Hal ini bertujuan agar polemik tersebut tidak berlarut-larut, terlebih karena telah menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Dalam waktu sesingkat-singkatnya kami akan meminta ketegasan dari yayasan. Saya juga akan mendesak agar dibuat surat resmi yang ditujukan kepada Pemkot Parepare supaya persoalan ini bisa selesai dengan jelas,” katanya.

Pemkot Parepare berharap sinergi antara pemerintah daerah dan RS Fatima Parepare.

Agar tetap terjaga sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa polemik di kemudian hari.

Sejumlah pejabat teknis Pemerintah Kota Parepare turut mendampingi kunjungan kerja tersebut bersama manajemen dan staf RS Fatima Parepare.