DPRD NTB Gelar Paripurna LKPJ Gubernur, Pertumbuhan Ekonomi 8,33 Persen

JAMLIMA.COM, MATARAM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 pada Senin (30/3/2026).

Agenda ini membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Pimpinan dan Anggota DPRD NTB hadir dalam rapat tersebut.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB juga mengikuti jalannya sidang. Selain itu, Forkopimda, Plh Sekda NTB, perangkat daerah, serta insan pers turut hadir.

Gubernur NTB menyampaikan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun pertama masa jabatan periode 2025–2030.

Ia menegaskan laporan ini memuat capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pengentasan kemiskinan.

Pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain, sektor pariwisata terus dikembangkan.

Selanjutnya, pemerintah daerah mencatat kinerja makro yang positif. Hal ini tetap terjaga meski ada efisiensi anggaran.

Baca juga: Data LKPJ 2025 Gowa Alami Tren Positif, Ekonomi Meningkat Kemiskinan Menurun

Kinerja Makro Positif

Pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 3,22 persen. Angka ini meningkat menjadi 8,33 persen tanpa sektor tambang.

Kondisi ini menunjukkan struktur ekonomi yang semakin kuat.

Kemudian, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 11,38 persen. Peningkatan juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia.

Tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun. Selain itu, indeks daya saing daerah mengalami kenaikan. Indeks inovasi daerah juga menunjukkan tren positif.

Di sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen dari target.

Capaian ini mencerminkan pengelolaan pendapatan yang optimal. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 93,14 persen.

Pemerintah Provinsi NTB juga memastikan kondisi fiskal tetap sehat.

Berikutnya, pemerintah memasuki tahun anggaran 2026 tanpa beban utang.

Hal ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam menjalankan program pembangunan.

DPRD NTB selanjutnya akan menindaklanjuti LKPJ Gubernur Tahun 2025.

Proses ini berlaku sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penutup, kegiatan berlanjut dengan halalbihalal. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi.

Dalam membangun hubungan antara DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, perangkat daerah, serta Forkopimda semakin harmonis.