Serahkan Proposal Kawasan Desa, Luwu Utara Kejar Dukungan Pusat

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara resmi menyerahkan dokumen proposal usulan pengembangan kawasan perdesaan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Senin (9/2/2026).

Langkah ini ditempuh untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian berbasis kawasan.

Bupati Luwu Utara Andi Abdulah Rahim menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Direktur Jendral Desa dan Perdesaan Kemendes PDT.

Ia didampingi Analis Kebijakan Ahli Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDT, Sari Arta Uli Aritonang.

“Kita ingin bagaimana desa-desa di Kabupaten Luwu Utara yang kita ajukan proposalnya hari ini, betul-betul bisa bersaing dengan desa-desa lain, tidak hanya di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Indonesia, melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dukungan Anggaran Pusat

Pemda Luwu Utara menjadikan penyerahan dokumen ini sebagai langkah strategis untuk menarik dukungan pusat, termasuk dukungan anggaran. Pemerintah daerah mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam unggulan melalui pendekatan kawasan perdesaan yang terintegrasi.

Sejak 2021–2024, Pemda telah mengajukan tiga dokumen proposal serupa ke Kemendes. Dari pengajuan tersebut, satu dokumen pengembangan Agro Wisata telah direalisasikan di lima desa, yakni Rinding Allo, Tamboke, Waelawi, Rampoang, dan Lodang.

Baca juga: MBG Dorong Kenaikan Harga Pangan di Luwu Utara, TPID Siapkan Intervensi

27 Desa Diusulkan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Andi Syarifah Muhaeminah menyebut total 27 desa telah diusulkan sejak 2021. Rinciannya tujuh desa pengembangan agro wisata, 11 desa pengembangan desa pesisir, dan sembilan desa pengembangan sumber daya air serta wisata di daerah tangkapan air (DTA) Sungai Rongkong.

“Pada prinsipnya, sejak 2021, Kemendes PDT sudah merealisasikan tiga dokumen pengembangan kawasan perdesaan yang selama ini telah kita buat, yaitu dokumen Pengembangan Agro Wisata (7 desa), dokumen Pengembangan Desa Pesisir (11 desa), dan dokumen Pengembangan SDA dan Wisata di DTA sungai Rognkong),” sebut Andi Syarifah.

“Jadi, sudah ada 27 desa yang diusulkan dalam program yang sudah dijabarkan dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan lima di antaranya sudah diintervensi. Ini yang kita harapkan agar Kemendes bisa membantu kita,” sambungnya.

Dokumen Paling Lengkap

Kepala Bapperida Luwu Utara Aspar mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam implementasi program.

“Untuk dokumen, Luwu Utara paling lengkap dibanding daerah lainnya. Hanya operasional dan implementasinya yang perlu kita genjot mulai dari sekarang. Karena daerah-daerah lain itu, implementasinya jalan karena memang anggaran mereka banyak. Namun, soal kelengkapan dokumen kita nomor satu, paling lengkap,” terangnya.

Kemendes PDT mengapresiasi kesiapan dan kelengkapan dokumen Pemda Luwu Utara. Kelengkapan ini menjadi nilai tambah untuk memperbesar peluang disetujuinya bantuan stimulan pembangunan kawasan pada tahun anggaran berjalan.

“Tentunya pemerintah pusat melihat potensi besar Luwu Utara. Pengembangan kawasan adalah kunci agar desa-desa tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif,” ucap Sari Arta Uli.

Baca juga: