Strategi Bupati Lutra Tekan Kemiskinan 36 Ribu Jiwa

JAMLIMA.COM, LUWU UTARA — Angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara terus menunjukkan tren penurunan sejak 2022 hingga 2025. Meski begitu, jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran 36 ribu jiwa atau 11,24 persen.

Data tersebut tercatat dalam buku Luwu Utara Dalam Angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.

Persentase tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 13,59 persen akibat dampak pandemi COVID-19 dan banjir bandang 2020.

Saat itu, Luwu Utara lama berada di tiga besar daerah termiskin di Sulawesi Selatan.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menilai capaian ini menjadi pijakan awal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah terpencil.

“61,36% kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara disumbangkan oleh daerah gunung, dan persoalan utamanya adalah akses jalan,” ujarnya.

Tren Turun Signifikan

Pemda menurunkan angka kemiskinan dari 13,59 persen (2021) menjadi 13,22 persen (2022), lalu 12,66 persen (2023), hingga 11,24 persen pada 2024. Angka 11,24 persen menjadi yang terendah sejak Luwu Utara terbentuk pada 1999.

Capaian ini juga membuat Luwu Utara keluar dari zona tiga besar daerah termiskin di Sulsel pada 2023.

Namun, angka 36 ribu jiwa masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

Fokus Wilayah Pegunungan 3T

Strategi pengentasan kemiskinan difokuskan pada wilayah 3T seperti Rongkong, Seko, dan Rampi. Hal itu disampaikan Bupati saat audiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Langkah utama adalah pembangunan akses jalan untuk membuka konektivitas ekonomi.

“Dengan pembangunan akses jalan di wilayah pegunungan ini, pertumbuhan ekonomi meningkat, distribusi kebutuhan pokok lancar, dan harga lebih stabil,” jelasnya.

Selama ini, keterbatasan akses jalan memicu efek domino: harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok mahal, ongkos transportasi tinggi, rumah tidak layak huni, serta minimnya variasi pangan bergizi.

Usulan Rp492 Miliar

Untuk mempercepat pembangunan, Bupati mengusulkan 20 ruas jalan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas dan PB Taskin dengan total anggaran lebih dari Rp492 miliar. Salah satu prioritasnya adalah pembangunan jalan aspal di Rongkong.

“Infrastruktur ini bukan hanya soal aspal, tetapi soal kemanusiaan. Dengan jalan yang layak, anak-anak bisa bersekolah aman dan hasil bumi tidak lagi rusak karena transportasi,” pungkasnya.

Baca juga: