Toleransi Kebijakan Hukum Kasus Videografer Amsal Sitepu

JAMLIMA.COM, NASIONAL — Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer Amsal Sitepu menunjukkan pentingnya toleransi dalam kebijakan hukum. Terutama, kasus ini menyoroti perlunya perhatian pada sektor ekonomi kreatif.

Komisi III DPR RI menggelar RDPU sebagai respons atas desakan publik. Selain itu, publik menilai ada ketidakadilan dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, hukum tidak boleh berjalan kaku. Hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan karakter pekerjaan kreatif.

Fleksibilitas Harga Kreatif

Selanjutnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa tuduhan markup perlu kajian hati-hati.

Ia menyebut pekerjaan videografi tidak memiliki standar harga baku.

Dengan demikian, penilaian penggelembungan anggaran tidak bisa disamakan dengan sektor lain.

Khususnya, sektor yang memiliki parameter pasti. Oleh sebab itu, pendekatan hukum harus memahami substansi.

Pendekatan itu tidak boleh hanya melihat angka administratif.

Konteks Pandemi Kreatif

Di sisi lain, Amsal Sitepu menjelaskan bahwa produksi video profil desa mulai pada 2019.

Saat itu, pandemi COVID-19 menekan sektor ekonomi kreatif. Ia menawarkan jasa pembuatan video dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa.

Selain itu, ia ingin mempertahankan ekonomi. Ia juga ingin mengangkat potensi desa dan kearifan lokal melalui media digital.

Kemudian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kerja sama langsung dengan kepala desa. Semua kerja sama dituangkan dalam kontrak resmi.

Bahkan, sistem pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dengan begitu, ia menanggung risiko bisnis sebagai penyedia jasa.

Proporsionalitas Penegakan Hukum

Namun demikian, dalam SIPP Pengadilan Negeri Medan, Amsal tercatat sebagai Direktur CV Promiseland.

Ia mengajukan proposal yang diduga tidak sesuai ketentuan. Proposal itu digunakan dalam penyusunan RAB desa tahun anggaran 2020–2022.

Fakta ini menjadi dasar proses hukum. Proses tersebut kini terus berjalan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap proporsional.

Aparat juga harus adaptif dalam melihat konteks. Penegakan hukum harus tetap tegas terhadap dugaan penyimpangan.

Namun, penegakan juga harus mempertimbangkan karakter sektor kreatif yang fleksibel.

Jika tidak, hukum berpotensi menghambat inovasi. Bahkan, hukum bisa mematikan inisiatif masyarakat.

Pada akhirnya, toleransi dalam kebijakan hukum tidak berarti melemahkan hukum. Sebaliknya, toleransi memastikan keadilan substantif benar-benar tercapai.