Wali Kota Parepare Perkuat Perlindungan Bahasa Daerah Lewat Rakor Strategis

JAMLIMA.COM, PAREPARE — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Antarinstansi dalam rangka Perlindungan Bahasa Daerah di Auditorium BJ Habibie, Kamis (28/2/2026).

Kegiatan Rakor ini memperkuat komitmen pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah.

Walikota Tasming Hamid menegaskan revitalisasi bahasa daerah menjadi bagian penting strategi pembangunan kebudayaan Kota Parepare.

Ia menyatakan komitmen itu harus dijalankan secara terukur dan berkelanjutan.

“Kepercayaan ini kami maknai sebagai pengakuan atas komitmen daerah sekaligus amanah untuk memperkuat kebijakan kebahasaan secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sidrap Siap Jadikan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Utama di Ruang Publik

Penguatan Kebijakan Bahasa

Rakor dihadiri Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Parepare. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis antarinstansi.

Pada awal masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Parepare menerima Penghargaan Kepedulian terhadap Pelestarian Bahasa Daerah dari Badan Bahasa Kemendikdasmen.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan menyerahkan penghargaan itu tidak lama setelah pelantikan Tasming oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Meskipun saya tidak berkesempatan hadir secara langsung karena mengikuti pembekalan kepemimpinan, penghargaan tersebut kami maknai sebagai validasi atas arah kebijakan yang menempatkan kemajuan daerah berjalan seiring dengan penguatan akar budaya,” ungkapnya.

Pemkot Parepare memperkuat landasan regulatif melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Regulasi itu menegaskan pentingnya pendidikan berbasis nilai budaya lokal, termasuk pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan dan pemerintahan.

Penguatan Indentitas Daerah

Wali Kota Parepare juga menetapkan Bahasa Bugis sebagai muatan lokal wajib jenjang SD dan SMP mulai tahun ajaran 2025 melalui Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 856 Tahun 2024.

Wajud penguatan identitas daerah melalui penggunaan bahasa dan aksara Lontara pada lambang daerah dengan filosofi “Massiddi siri’, massiddi gau”.

Filosofi itu merefleksikan integrasi antara harga diri dan perilaku.

Pemkot Parepare memperkuat literasi multibahasa di Museum BJ Habibie Parepare. Setiap artefak peninggalan B. J. Habibie kini mempunyai barcode yang terhubung dengan informasi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bugis, dan Bahasa Inggris.

Kolaborasi lintas sektor juga terus berkolaborasi bersama Dompet Dhuafa, PPBDI, IGBD, MGMP, serta berbagai komunitas lainnya.

Pemerintah Kota Parepare memperkuat Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) secara berjenjang dan selektif.

Sejak 2021, Parepare konsisten mencatatkan prestasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan selalu mengirim wakil ke tingkat nasional.

Program “Pahlawan Kearifan Lokal” melalui TV Peduli memberi ruang kepada peserta didik berprestasi FTBI untuk berbagi inspirasi.

Selain itu, program SAREBBA (Safari Edukasi dan Inspirasi Berbahasa Daerah) melibatkan alumni FTBI melakukan pendampingan di sekolah melalui ekspresi kebahasaan dan seni tutur.

Program ini berkolaborasi dengan PKK dan Dinas Ketahanan Pangan melalui B2SA Goes to School.

“Semoga forum koordinasi ini menghasilkan penguatan strategi bersama, pertukaran praktik baik, serta rekomendasi kebijakan yang semakin memperkokoh bahasa daerah sebagai fondasi identitas dan peradaban bangsa,” harap Tasming Hamid.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut perwakilan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan serta kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Parepare.