JAMLIMA.COM — Heboh adanya beras impor ke Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun angkat bicara.
Mentan mengatakan beras impor masuk melalui pelabuhan Sabang, Aceh, dengan diestimasi sekitar 250 ton.
Lolosnya beras impor tersebut membuatnya geram hingga akan mencopot Dirjen yang terlibat.
“Saya telepon satu-satu, Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata deputi, Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden,” ujarnya.
Dugaan kuat beras tersebut berasal dari Thailand dan Vietnam
Mentan mengungkapkan beras itu masuk karena Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ).
Namun, dia menekankan bahwa import yang dilakukan harus seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Indonesia tidak lagi impor beras.
“Jadi gini, ada kawasan di Sabang punya regulasi, salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone, tetapi harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan kebijakan pusat,” Ujarnya, usai rapat dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, Presiden sudah menyampaikan bahwa sudah swasembada tahun ini, tidak ada impor beras, dan stok lebih dari cukup.
“Tujuannya cari untung. Kenapa cari untung? Karena di luar negeri itu harga lagi jatuh, dulu US$ 650 per ton, sekarang US$ 340 per ton, hampir separuh. Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi, Indonesia membuat harga negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton,” ungkap Amran yang pernah menjabat sebagai Mentan di era Presiden Jokowi.
Amran menyebut, saat ini banyak negara yang melakukan negosiasi ke pemerintah untuk memasukkan beras ke Indonesia. Bahkan lobi juga dilakukan banyak negara tetangga kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Dia berupaya, bahkan kami di lobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk menyampaikan ke Bapak Presiden,” pungkasnya.
Laporan Beras Impor 250 TonSebelumnya, Amran mengungkapkan terdapat 250 ton beras impor ilegal di Sabang. Beras tanpa izin tersebut diduga kuat berasal dari Thailand dan Vietnam.
Informasi Amran menerima laporan tersebut sekitar pukul 14.00 WIB dan Ratusan ton beras ilegal telah diamankan dan disegel.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2, bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya, nggak boleh keluar,” ungkap Amran di Pengadegan, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).
Ia menegaskan kegiatan tersebut mesti sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan. Walaupun impor dilakukan pada zona perdagangan bebas atau free trade zone.
Amran menegaskan pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras.
Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, jajaran Kementan setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas.
Namun ia menyebutkan bahwa impor beras berasal dari Thailand dan Vietnam memiliki harga lebih murah.
“Importasi ini dilakukan demi mencari keuntungan semata karena saat ini harga beras dunia turun signifikan”, jelasnya Mentan, Andi Amran Sulaeman yang juga kakak kandung Gubernur Sulsel, Andi Sudirmam Sulaeman.
Sorotan impor beras ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka (DJBC), Budhi Utama buka suara.
Ia mengatakan, DJBC tidak pernah mengizinkan adanya impor beras masuk Indonesia, pihaknya melakukan penyegelan.
“Impor beras ilegal yang pasti kita nggak mengizinkan. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka di Gedung DPR RI, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang memberikan izin impor. Sedangkan tugas DJBC, menjaga agar tidak sampai ke masyarakat.
“Beras tersebut dari BPKS mengizinkan, Kita menjaga di jangan sampai itu merembes ke masyarakat. Ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang,” ungkapnya.
Saat ini beras impor tersebut berada di pergudangan yang diketahui milik perusahaan swasta, yakni PT Multazam Sabang Group (MSG).
Sebagaimana kita ketahui, jabatan Menteri Pertanian bagi Andi Amran Sulaiman bukan hal baru.
Di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ia juga pernah dua kali menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Status Mentan, Amran sejak dilantik pada 26 Oktober 2014 dan dilantik kembali pada 25 Oktober 2023. (*)
