PTA Pontianak Evaluasi Zona Integritas, Seleksi Satker Menuju WBK WBBM 2026

JAMLIMA.COM, PONTIANAK — PTA Pontianak menggelar evaluasi zona integritas melalui rapat pleno Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat pada Senin, (6/4/2026).

Kegiatan di Aula PTA Pontianak ini menjadi momentum untuk memetakan progres pembangunan zona integritas sepanjang tahun 2025.

Namun, forum ini tidak sekadar evaluasi. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja satuan kerja ke depannya.

Rapat pleno ini bertujuan memetakan capaian zona integritas Pengadilan Agama di Kalimantan Barat.

Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Seleksi Satker Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Rapat ini sekaligus menjadi tahap akhir seleksi satuan kerja yang akan diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2026.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Chandra Boy Seroza, memberikan apresiasi kepada tim evaluator atas kinerja yang telah dilakukan.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras tim evaluator yang telah bekerja secara profesional dan teliti dalam melakukan evaluasi mandiri,” ujarnya.

Pendampingan Intensif Jadi Kunci Keberhasilan

Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pendampingan lanjutan bagi satuan kerja yang telah diusulkan.

Pendampingan perlu dilakukan secara intensif. Tujuannya agar setiap satuan kerja benar-benar siap menghadapi penilaian nasional. Kesiapan tersebut mencakup aspek substansi dan kelengkapan eviden dalam Lembar Kerja Evaluasi.

“Pendampingan harus dilakukan secara mendalam agar satuan kerja yang diusulkan benar-benar siap dan unggul dalam implementasi di lapangan,” tegasnya.

Evaluasi Zona Integritas Dibuka, Seleksi Diperketat

Dalam rapat tersebut, masing-masing tim evaluator memaparkan hasil evaluasi secara terbuka. Paparan ini memberi gambaran mengenai kekuatan serta aspek yang masih perlu diperbaiki pada setiap satuan kerja.

Sesuai arahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat pembatasan kuota pengusulan satuan kerja menuju WBK dan WBBM tahun 2026.

Karena itu, PTA Pontianak memperketat proses seleksi. Langkah ini memastikan hanya satuan kerja terbaik yang diusulkan.

Setiap satuan kerja harus memiliki integritas tinggi dan inovasi pelayanan publik yang nyata.

Dorong Zona Integritas dan Layanan Bersih

Melalui evaluasi ini, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan PTA Pontianak diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, setiap satuan kerja juga didorong menutup celah praktik korupsi. Pembangunan zona integritas tidak hanya berorientasi pada predikat.

Upaya ini menjadi komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan layanan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.