Komisi VI DPR RI di Lampung Soroti Ketimpangan, 70 Persen Uang Beredar di Kota

JAMLIMA.COM, LAMPUNG — Komisi VI DPR RI di Lampung menyoroti ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kunjungan kerja spesifik ini bertujuan mengawasi kinerja BUMN. Agenda ini juga mendorong penguatan ekosistem digital untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Mercure pada Sabtu (11/4/2026). Dalam agenda ini, DPR menemukan fakta penting.

Sekitar 70 persen perputaran uang masih terkonsentrasi di kota. Desa hanya menikmati sekitar 30 persen.

Kondisi ini menunjukkan ekonomi Lampung belum inklusif. Pertumbuhan masih bertumpu pada kawasan perkotaan.

Ketimpangan Ekonomi Lampung

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi. Ia mendorong penguatan ekosistem digital hingga ke desa.

“Presiden memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Lampung memiliki potensi besar di komunitas lokal. Namun, distribusi dan infrastruktur digital belum merata,” ujarnya.

Ia menyebut sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas di Lampung. Produk ini belum berkembang optimal karena keterbatasan akses pasar.

Gubernur juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat. Program tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 5,90 persen secara tahunan.

Ke depan, pemerintah daerah menyiapkan dua langkah utama. Pertama, membangun pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Kedua, memperluas konektivitas digital.

Langkah ini bertujuan agar produk lokal bisa bersaing tanpa bergantung pada kota.

Baca juga: IKN Jadi Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan, ASN Dituntut Ubah Pola Kerja

Dorongan Digitalisasi dan Peran BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Nurdin Halid, menegaskan peran BUMN dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah. Transformasi digital harus menjadi fondasi pembangunan,” katanya.

Komisi VI DPR RI juga menyoroti pengawasan BUMN. DPR menilai sektor telekomunikasi harus mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

Dari sisi industri, PT Telkom Indonesia menyatakan komitmennya. Perusahaan ini menyiapkan platform digital untuk sekolah di daerah terpencil.

Telkom juga mendorong pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur digital inklusif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bimo Epyanto, menilai sinergi antar-lembaga sangat penting.

Ia menegaskan kerja sama ini membantu menjaga inflasi. Sinergi juga menjaga daya beli masyarakat.

Selanjutnya, Ia menambahkan, transformasi digital akan meningkatkan produktivitas daerah. Program ini juga memperkuat sektor telekomunikasi.

Tanpa percepatan digitalisasi, kesenjangan ekonomi akan terus melebar. Kota dan desa berisiko semakin tertinggal.