JAMLIMA.COM, BANTAENG — Pembangunan Sekolah Rakyat Bantaeng tersendat akibat keterbatasan lahan sesuai standar pemerintah pusat seluas 5 hingga 10 hektare.
Bupati Bantaeng M. Fathul Fauzy Nurdin langsung meminta dukungan Pemprov Sulsel agar program prioritas nasional tersebut tidak tertunda.
Uji Nurdin menyampaikan permintaan itu dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto bersama Forkopimda dan seluruh kepala daerah se-Sulsel, Senin, 9 Februari 2026.
Terkendala Standar Lahan
Uji Nurdin menegaskan Pemkab Bantaeng belum memiliki aset yang memenuhi ketentuan luasan minimal 5 hektare.
Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran membatasi kemampuan daerah untuk membeli lahan baru.
“Pak gub (Andi Sudirman), kami meminta dukungan Pemprov Sulsel. Karena aset kami tidak ada memenuhi standar lahan. Kami juga terkendala efisiensi untuk membeli lahan. Sehingga kami membutuhkan dukungan Pemprov Sulsel untuk mewujudkan komitmen kami membangun Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Standar tersebut menjadi prasyarat pembangunan fasilitas pendidikan terpadu, termasuk ruang belajar, asrama, dan sarana pendukung.
Baca juga: BPK Gelar Pemeriksaan Interim LKPD Bantaeng, Bupati Tekankan Akuntabilitas Daerah
Pemprov Siap Membantu
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyatakan komitmen membantu.
Ia meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulsel segera menelusuri ketersediaan lahan di Bantaeng.
“Kita komitmen Sekolah Rakyat harus terbangun pada seluruh daerah Sulsel. Sehingga saya meminta bagian aset untuk mencari lahan kita di Bantaeng. Semoga ada, agar pembangunannya cepat terealisasi,” ujarnya.
Langkah ini memperkuat sinergi pemerintah daerah dan provinsi dalam menjalankan program prioritas nasional.
Baca juga: Penghargaan UHC Award 2026, Pemkab Bantaeng Berhasil Raih Kategori Madya
Bagian Program Nasional
Dalam forum tersebut, Andi Sudirman juga menekankan pentingnya kesamaan langkah seluruh kepala daerah dalam melaksanakan program prioritas nasional.
Mulai dari penguatan ketahanan pangan hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.
“Sehingga pentingnya kesamaan langkah dalam pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah,” jelasnya.
Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerataan akses pendidikan dan penguatan pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Baca juga:
