Fery Afriyanto Hadiri Entry Meeting LKPD 2025, BPK Mulai Audit Nasional

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afriyanto, menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, Kamis (2/4/2026). Kehadiran ini menandai komitmen awal dalam proses audit nasional.

Kegiatan ini digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Auditorium Perwakilan DKI Jakarta.

Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah turut hadir, memperkuat koordinasi lintas daerah.

Entry meeting menjadi tahap awal pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI. Tahap ini secara resmi menandai dimulainya audit laporan keuangan pemerintah daerah secara nasional.

Selain itu, entry meeting LKPD 2025 ini juga menjadi langkah awal memastikan kualitas laporan keuangan daerah tetap terjaga.

BPK RI Fokus Transparansi

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga kualitas pengelolaan.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI harus menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci membangun kepercayaan publik.

Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses anggaran berjalan tepat, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Kualitas Keuangan Daerah

Fery Afriyanto menyatakan optimistis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia menilai pemeriksaan LKPD 2025 BPK RI menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan.

Lebih lanjut, entry meeting LKPD 2025 memperkuat komitmen daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“Kami optimistis dapat mempertahankan kualitas, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Bobby Adhityo Rizaldi menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada kepala daerah sebagai tanda resmi dimulainya audit LKPD 2025 oleh BPK RI.

Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan agar laporan keuangan semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.