China Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Jepang di Tengah Ketegangan Diplomatik

JAMLIMA.COM, INTERNASIONAL — Ketegangan diplomatik yang meningkat mendorong China kembali mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang berada di Jepang.

Pemerintah China menilai situasi keamanan di Jepang memburuk dan meminta warganya meningkatkan kewaspadaan selama berada di negara tersebut.

Laporan Kyodo pada Kamis (27/11/2025) menyebut peringatan itu merespons laporan sejumlah ekspatriat China. Mereka mengaku mengalami penghinaan, pemukulan, dan serangan tanpa provokasi.

Namun, data kriminalitas yang dirilis Kementerian Luar Negeri Jepang pekan lalu menunjukkan angka berbeda. Pemerintah Jepang mencatat tujuh kasus pembunuhan dan 21 perampokan yang melibatkan warga negara China selama Januari–Oktober tahun ini.

Pada periode yang sama tahun lalu, Jepang mencatat 14 pembunuhan, 18 perampokan, dan tiga kasus pembakaran terhadap warga China.

Meski tidak memaparkan data rinci, Kedutaan Besar China menyatakan permintaan bantuan dari warganya terkait dugaan diskriminasi di Jepang meningkat signifikan, terutama sepanjang November.

Sorotan Keamanan dan Ketegangan Politik

Perwakilan China juga menyoroti data Badan Kepolisian Nasional Jepang yang mencatat kenaikan angka kriminal. Data tersebut menunjukkan jumlah kasus meningkat dari sekitar 568.000 kasus pada 2021 menjadi 738.000 kasus pada 2024.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning meminta pemerintah Jepang menjamin keselamatan warga China. Ia juga menyoroti maraknya retorika ekstrem anti-China di ruang digital.

Menurut Mao Ning, perwakilan diplomatik China di Jepang kerap mengalami pelecehan, baik secara daring maupun luring, oleh kelompok sayap kanan.

Setelah pemerintah China mengumumkan peringatan tersebut, sejumlah pengguna media sosial di China menyerukan agar warga menunda perjalanan ke Jepang guna menghindari potensi masalah.

Sebelumnya, pada 16 November, pemerintah China juga meminta warganya mempertimbangkan kembali rencana studi di Jepang.

Ketegangan terbaru muncul setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di parlemen awal November. Ia menyebut situasi darurat di Taiwan akibat aktivitas militer China dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup Jepang dan membuka peluang penerapan hak bela diri kolektif.