Soroti LKPJ Jatim, Lilik Hendarwati: Pertumbuhan Ekonomi Bukan Angka Tapi Berdampak Nyata

JAMLIMA.COM, SURABAYA — Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Surabaya, Senin (30/3/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan pembangunan daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menilai capaian ekonomi makro belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penurunan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan naiknya kelas UMKM,” ujarnya.

Lilik mengapresiasi penyampaian LKPJ sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur tersebut.

Ia juga mengakui capaian makro Jawa Timur, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan tren positif.

Namun demikian, ia mengingatkan keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada angka.

Baca juga: LKPJ 2025 Gowa: IPM Naik, Kemiskinan Turun

Pemerintah diminta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

Fraksi PKS menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi UMKM, mulai dari permodalan, pemasaran, hingga legalitas usaha.

Lilik menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan, agar usaha dapat berkembang secara mandiri.

Selain itu, ia juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai 93 persen.

Menurutnya, capaian tersebut harus diiringi kualitas belanja yang produktif dan tepat sasaran, serta mampu mengurangi ketimpangan dan membuka lapangan kerja.

Lilik turut mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan kepala keluarga dengan pembentukan sentra usaha di tingkat desa.

Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup pandangannya, Lilik menegaskan Fraksi PKS akan terus menjadi mitra kritis pemerintah daerah.

“Ke depan, belanja daerah harus lebih difokuskan pada program produktif yang langsung menyentuh rakyat,” pungkasnya.