JAMLIMA.COM, MAKASSAR — Upaya mitigasi bencana di tengah dampak perubahan iklim terus menguat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama PT Vale Indonesia Tbk dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menegaskan komitmen tersebut lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) normalisasi sungai.
Kerja sama ini memusatkan perhatian pada normalisasi sungai melalui pengerukan sedimen di aliran air yang berhulu di Danau Matano. Para pihak menandatangani MoU di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Senin (29/12/2025).
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Indonesia Abu Ashar menandatangani langsung perjanjian kerja sama tersebut.
Normalisasi Sungai Malili Jadi Prioritas
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Bachri Syam menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis antar pihak. Ia menilai normalisasi Sungai Malili sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran aliran air.
“Kami mengapresiasi sinergi bersama ini antara pemerintah daerah, PT Vale, dan BBWS. Harapan kami, normalisasi Sungai Malili berjalan dengan baik karena sungai ini memang sangat layak untuk dikeruk,” ujar Irwan.
Selain itu, para pihak sepakat memanfaatkan sedimen hasil pengerukan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggunakan material tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
“Beberapa infrastruktur daerah akan memanfaatkan hasil pengerukan ini. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, aman, dan sukses,” tambahnya.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Irwan juga menyampaikan terima kasih kepada BBWS Pompengan Jeneberang dan PT Vale Indonesia atas dukungan yang mereka berikan.
Baca juga: ⇒⇒ https://jamlima.com/pengelolaan-lingkungan-pt-vale-di-morowali/
Wilayah sekitar Sungai Malili yang masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Larona, khususnya Kecamatan Malili, memiliki risiko luapan air. Kondisi ini kerap berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat.
Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama PT Vale Indonesia menjadikan normalisasi Sungai Malili sebagai langkah strategis pencegahan banjir. Langkah ini bertujuan menekan risiko luapan air yang terus berulang.
Proyek pengendalian banjir mencakup normalisasi sungai, penyiapan lahan penampungan sementara, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta pengelolaan sedimen. Pemerintah menargetkan penyelesaian proyek hingga Desember 2027.
Sementara itu, BBWS Pompengan Jeneberang mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. BBWS mengelola sumber daya air di sejumlah wilayah sungai, termasuk Pompengan Larona, Saddang, Jeneberang, dan Walanae Cenranae.
Melalui MoU ini, BBWS mendampingi seluruh tahapan kegiatan. Pendampingan meliputi Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), pemantauan, pengawasan, hingga pemeliharaan pascaproyek.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha ini menjadi solusi jangka panjang pengendalian banjir. Upaya ini juga mendorong peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Sungai Malili.
Baca juga:
⇒⇒ https://jamlima.com/pt-vale-pwi-kolaka-literasi-media-desa/
⇒⇒ https://jamlima.com/pastikan-tambang-bermanfaat-vale-paparkan-rencana-strategis-pembaharuan-dokumen/
![Example 300250](https://jamlima.com/wp-content/uploads/2025/12/kota-makassar.png" "Example 300250")
