Seleksi JPT Sulteng, Sekda: Terbuka Umum Tanpa Diskriminasi Gender

JAMLIMA.COM, PALU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina menegaskan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama berjalan transparan dan memberi peluang setara bagi ASN perempuan.

Sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Novalina memastikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjunjung tinggi kesetaraan gender. Ia menekankan proses seleksi berlangsung terbuka, objektif, dan bebas diskriminasi.

“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegasnya.

Baca juga: Andi Akmal Pasluddin: Bone Dukung Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran

Keterwakilan ASN Perempuan

Data pansel menunjukkan partisipasi perempuan sudah terlibat dalam proses seleksi. Dari total 85 peserta yang mendaftar dan lolos administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.

“Faktanya, angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini untuk ikut berkompetisi,” ujar Novalina.

Namun demikian, pansel tidak dapat memaksakan persentase tertentu jika partisipasi awal masih terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan sangat bergantung pada kesiapan individu untuk mengambil peran strategis.

Novalina menegaskan bahwa seleksi tidak hanya mempertimbangkan keterwakilan, tetapi juga kualitas kepemimpinan. Pansel mengutamakan kompetensi secara menyeluruh karena pejabat terpilih akan memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan publik.

“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30% tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Sebagai perempuan yang menjabat posisi tertinggi di birokrasi provinsi, Novalina menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam pansel. Ia menilai keberadaannya sebagai Ketua Pansel justru menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah terhadap peran perempuan.

“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” tutupnya.

Selain itu, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahapan uji publik. Pansel membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Saat proses ini masih berjalan dan masih ada tahapan uji publik. Semua masukan dari masyarakat akan kami gunakan sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” tutupnya. (***)