JAMLIMA.COM, MAKASSAR —Beredar seruan aksi di group WhatsApp dan kalangan mahasiswa berisi tuntutan pengusutan dugaan pungutan liar (pungli) pada kegiatan PPG Universitas Negeri Makassar.
Dari berbagai informasi dilapangan, Manajemen pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Makassar sepanjang 2025 menuai kritik keras dari mahasiswa.
Berbagai persoalan berulang dinilai mencerminkan kegagalan kepemimpinan Ketua Program Studi PPG UNM, Tangsi, dalam mengelola layanan akademik dan administrasi program.
Serdik Tak Jelas, Yudisium Dipersoalkan
Keluhan paling menonjol menyangkut ketidakjelasan pendistribusian Sertifikat Pendidik (Serdik).
Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik mengaku tidak memperoleh kepastian jadwal maupun mekanisme penyerahan sertifikat.
Padahal, Serdik merupakan dokumen legal penentu status profesional lulusan PPG.
Masalah juga muncul pada pelaksanaan yudisium dan wisuda. Hingga mendekati waktu tertentu, mahasiswa menyebut tidak ada kejelasan teknis, meski biaya kegiatan telah dibayarkan.
Kondisi ini memicu pertanyaan terkait perencanaan serta akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat program studi.
Selain itu, mahasiswa menyoroti pungutan biaya administrasi tambahan, seperti ongkos kirim Serdik, biaya map, selempang, dan seleber. Pungutan tersebut dinilai tidak transparan karena minim penjelasan dan sosialisasi sejak awal program.
Baca juga: ⇒ https://jamlima.com/dialog-terbuka-calon-rektor-unhas-2026-2030-mahasiswa-sampaikan-aspirasi-dan-harapan/
Layanan Lamban, Dugaan Pungli dan Konflik Kepentingan
Dari sisi pelayanan, layanan informasi WhatsApp resmi PPG UNM juga dikeluhkan.
Seorang mahasiswa mengungkapkan, pertanyaan sering tidak direspons atau dijawab tanpa kepastian.
“Ini menyangkut hak mahasiswa,” ujarnya.
Situasi semakin memanas setelah beredar selebaran dugaan pungutan liar (pungli) terkait yudisium dan wisuda PPG.
Isu tersebut memicu kegaduhan dan kekhawatiran publik terhadap tata kelola program.
Mahasiswa juga menyoroti penggunaan akun resmi siappgunm yang diduga dimanfaatkan untuk penjualan merchandise PPG.
Pemanfaatan kanal informasi akademik untuk aktivitas komersial dinilai tidak etis dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Desakan Evaluasi dan Audit Menyeluruh
Akumulasi persoalan tersebut mendorong mahasiswa menilai kepemimpinan Ketua Prodi PPG UNM gagal memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Dampaknya dinilai mencederai kepercayaan mahasiswa sekaligus merusak citra institusi.
Mahasiswa mendesak pihak fakultas dan universitas segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit tata kelola keuangan, klarifikasi isu pungutan, penertiban akun resmi, serta pembenahan sistem layanan mahasiswa.
Baca juga : ⇒ https://jamlima.com/gegara-ludahi-kasir-dosen-uim-makassar-dipecat/
![Example 300250](https://jamlima.com/wp-content/uploads/2025/12/kota-makassar.png" "Example 300250")
