Viral Lagi, Isu Ijazah SD Irwan Bachri Syam Bupati Lutim

JAMLIMA.COM, LUWU TIMUR — Isu lama dugaan penggunaan ijazah Sekolah Dasar (SD) palsu oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kembali beredar dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah media massa kembali mengangkat isu tersebut, salah satunya detikrepublik.com tertanggal 5 November 2025 dengan judul “Kasus Dugaan Ijazah SD Irwan Bachri Syam Kembali Viral, Jois Minta Bupati Luwu Timur Klarifikasi Terbuka.”

Ketiadaan penjelasan terbuka yang tuntas membuat publik terus menyoroti kasus ini hingga sekarang. Yang kini dirinya sudah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Sulsel mulai menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal atas laporan dugaan ijazah palsu milik Irwan Bachri Syam, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat saat itu, Kombes Frans Barung Mangera.

Dalam proses tersebut, penyidik juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan saksi ahli.

Baca juga: Bupati Irwan Bachri : Sinergi Pemda dan TNI Perkuat Stabilitas Daerah

Desak Klarifikasi Terbuka

Hampir satu dekade berlalu, isu tersebut kembali mencuat. Sebagian publik mempertanyakan integritas kepala daerah yang kini menjabat sebagai Bupati Luwu Timur.

Menanggapi viralnya isu itu, Front Pembebasan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan mendesak Irwan Bachri Syam memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada masyarakat.

Pemerhati sosial Pangeran menilai sikap diam justru memicu kecurigaan publik. Ia menegaskan persoalan ini menyangkut kepercayaan dan legitimasi kepemimpinan.

“Ini bukan gosip murahan. Ini soal kejujuran dan legitimasi seorang pejabat publik. Kalau memang tidak benar, buka semuanya ke publik,” tegasnya.

Selanjutnya, Alif Daisuri yang juga menyuarakan sikap FPR Sulsel meminta Bupati Luwu Timur tidak menghindari penjelasan.

“Isu dugaan ijazah SD palsu ini kembali diviralkan karena tidak pernah dijelaskan secara terang. Agar tidak menimbulkan kebingungan publik dan blunder politik, Bupati Luwu Timur wajib tampil terbuka dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya,” ujarnya.

FPR Sulsel menilai klarifikasi terbuka menjadi langkah minimal yang perlu diambil.

Tanpa penjelasan resmi, isu tersebut berpotensi terus menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di Luwu Timur.

Bagi FPR Sulsel, jabatan publik bukan tameng untuk menghindari tanggung jawab moral dan hukum.

Baca juga: