Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Muncul dari Bayang Kekuasaan Lama

JAMLIMA.COM, INTERNASIONAL — Penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran membuka babak baru dalam politik Republik Islam.

Sosok yang selama ini berada di balik layar kini tampil di pusat kekuasaan saat Iran menghadapi perang, tekanan internasional, dan ketidakpastian politik domestik.

Melalui Majelis Ahli Iran memastikan proses penunjukan pemimpin tetap berjalan meski negara berada dalam situasi konflik.

Majelis Ahli merupakan badan ulama beranggotakan 88 orang yang memiliki mandat konstitusional memilih pemimpin tertinggi Iran.

Dukungan segera datang dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Lembaga militer elite itu menyebut Mojtaba sebagai “ahli hukum yang mumpuni, pemikir muda, dan sosok yang paling memahami isu politik serta sosial.”

IRGC juga menyatakan kesetiaan serta kesiapan anggotanya untuk patuh sepenuhnya kepada pemimpin baru.

Sosok Lama Tertutup

Mojtaba Khamenei selama ini dikenal sebagai figur yang jarang muncul di depan publik. Ia tidak pernah memegang jabatan pemerintahan, tidak rutin berpidato, dan hampir tidak pernah memberikan wawancara.

Namun sejumlah pengamat menilai pengaruhnya telah lama bekerja di lingkar kekuasaan Iran. Banyak kalangan bahkan menyebutnya sebagai “penjaga gerbang” menuju ayahnya, Ali Khamenei.

Artinya, jauh sebelum resmi memimpin, Mojtaba sudah memainkan peran dalam orbit kekuasaan Republik Islam.

Latar Belakang Ulama

Mojtaba Khamenei lahir 8 September 1969 di Mashhad, kota penting di timur laut Iran. Ia merupakan anak kedua dari enam bersaudara dalam keluarga Khamenei.

Ia menempuh pendidikan menengah di Sekolah Alavi di Teheran, lembaga pendidikan keagamaan yang dikenal di Iran.

Pada usia 17 tahun, Mojtaba beberapa kali bertugas di militer selama Perang Iran–Irak, konflik delapan tahun yang memperkuat sikap keras Iran terhadap Amerika Serikat dan negara Barat yang saat itu mendukung Irak.

Pada 1999, ia melanjutkan studi agama di Qom, pusat penting teologi Syiah.

Di periode tersebut Mojtaba mulai mengenakan pakaian ulama—sebuah langkah yang dinilai tidak lazim karena banyak ulama menempuh jalur ini sejak usia muda.

Sebelum ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba masih berstatus ulama tingkat menengah. Namun dalam beberapa hari terakhir sejumlah media yang dekat dengan lingkar kekuasaan Iran mulai menyebutnya dengan gelar “Ayatollah.”

Kontroversi Politik Lama

Nama Mojtaba pertama kali mencuat dalam pemilihan presiden Iran 2005 yang dimenangkan Mahmoud Ahmadinejad.

Kandidat reformis Mehdi Karroubi menuduh Mojtaba ikut campur dalam proses pemilu melalui jaringan IRGC dan milisi Basij. Tuduhan tersebut tersampaikan dalam surat terbuka kepada Ali Khamenei.

Kontroversi kembali muncul pada pemilihan presiden 2009. Kemenangan ulang Ahmadinejad memicu demonstrasi besar yang terkenal Gerakan Hijau.

Sebagian demonstran bahkan meneriakkan slogan yang menolak kemungkinan Mojtaba menggantikan ayahnya sebagai pemimpin tertinggi.

Mostafa Tajzadeh, saat itu wakil menteri dalam negeri Iran, menyebut hasil pemilu sebagai “kudeta elektoral.”

Ia kemudian dipenjara selama tujuh tahun, yang menurutnya terjadi atas “kehendak langsung Mojtaba Khamenei.”

Dua tokoh oposisi, Mir-Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, kemudian jadi tahanan rumah setelah pemilu tersebut.

Pada Februari 2012, menurut sumber Iran yang dari  BBC News Persian, Mojtaba bahkan sempat bertemu Mousavi dan mendesaknya menghentikan aksi protes.

Tantangan Kepemimpinan Baru

Penunjukan Mojtaba Khamenei memicu perdebatan mengenai legitimasi politik di Iran.

Republik Islam Iran lahir dari Revolusi 1979 yang menggulingkan monarki. Prinsip utama revolusi tersebut menolak kekuasaan berbasis garis keturunan.

Karena itu, ketika putra pemimpin tertinggi naik ke posisi yang sama, pertanyaan mengenai legitimasi langsung muncul.

Sejumlah analis memperkirakan Mojtaba akan melanjutkan garis kebijakan keras ayahnya. Apalagi ia kehilangan ayah, ibu, dan istrinya akibat serangan udara AS–Israel.

Namun tantangan besar menantinya. Ia harus menjaga stabilitas Republik Islam, menghadapi tekanan internasional, serta meyakinkan publik Iran bahwa kepemimpinannya bukan sekadar kelanjutan dinasti politik.