Kalimantan Selatan Tunjukkan Tren Positif 2026, Realisasi TKD Tembus Rp3,69 triliun

JAMLIMA.COM, BANJARMASIN — Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Selatan hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp3,69 triliun atau 20,32 persen dari total pagu. Penyaluran awal tahun masih dominasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan penyaluran awal tahun masih didominasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia menegaskan peran DAU sangat besar dalam menopang kebutuhan belanja daerah.

“Realisasi DAU mencapai Rp2,61 triliun atau 24,16 persen dari pagu, dengan kontribusi sebesar 70,80 persen dari total TKD. Seluruhnya disalurkan melalui skema block grant, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas,” kata Catur di Banjarmasin, Senin (30/3/2026).

Baca juga: Bupati Andi Rahim Beberkan Capaian Pembangunan Luwu Utara 2025 

Dominasi Dana Umum

Data menunjukkan Kota Banjarmasin mencatat realisasi tertinggi sebesar 23,88 persen dari pagu.

Sebaliknya, Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni 17,15 persen.

Meski begitu, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah menerima penyaluran TKD pada dua bulan pertama tahun ini.

Catur merinci Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp391,69 miliar atau 9,58 persen dari pagu.

Mayoritas bersumber dari DBH Sumber Daya Alam sektor minerba sebesar Rp337,37 miliar.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp667,96 miliar atau 24,98 persen dari pagu.

Penyaluran terbesar digunakan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp405,14 miliar dan Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp246,34 miliar.

“Untuk DAK Fisik, hingga akhir Februari 2026 belum terdapat realisasi. Penyalurannya akan mengikuti tahapan serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Dana Desa terealisasi Rp18,44 miliar atau 3,47 persen dari pagu.

Pada 2026, kebijakan Dana Desa mengalami penyesuaian berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026.

Kebijakan ini membagi Dana Desa menjadi Dana Desa Reguler dan Dana Desa Dukungan KDMP.

Dari pagu awal Rp1,28 triliun, Dana Desa Reguler di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp531,65 miliar.

Catur menegaskan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran di awal tahun merupakan bagian dari upaya pemerintah.

Tujuannya memperkuat kualitas belanja daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel,” pungkasnya.