- Pemkab Gowa mulai melirik skema KPBU sebagai opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan APBD.
- Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyebut pembangunan jalan masih menjadi kebutuhan prioritas yang berpotensi didorong melalui skema KPBU.
- Kementerian Keuangan menilai KPBU dapat menjembatani keterbatasan fiskal dengan melibatkan partisipasi, inovasi, dan efisiensi sektor swasta.
- Bank Indonesia Sulawesi Selatan mendorong investasi berkualitas agar pembangunan infrastruktur mampu memperkuat daya saing daerah dan membuka lapangan kerja.
JAMLIMA.COM, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa mulai melirik skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Skema ini dinilai bisa menjadi salah satu jalan keluar di tengah terbatasnya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dalam membiayai kebutuhan pembangunan.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan KPBU menjadi opsi yang menarik bagi pemerintah daerah, terutama untuk membiayai proyek-proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar.
Hal itu disampaikan Talenrang seusai mengikuti kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur Melalui KPBU dan Pembiayaan Lainnya di Aula Rangkong, Gedung Keuangan Negara atau GKN II Makassar, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah”.
Baca juga: Bupati Gowa Tinjau Jalan Pallangga, Akses Alternatif Disiapkan untuk Urai Macet
APBD Terbatas, Daerah Butuh Skema Alternatif
Menurut Talenrang, banyak daerah menghadapi tantangan serupa dalam pembangunan infrastruktur. Kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara ruang fiskal pemerintah daerah tidak selalu mampu mengejar seluruh kebutuhan tersebut.
