Bupati Bantaeng Buka Musrenbang 2026, Sorot Anak hingga Stunting

JAMLIMA.COM, BANTAENG — Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tahun 2026 di Gedung Balai Kartini, Rabu (1/4/2026).

Forum ini langsung menyoroti isu strategis anak, perempuan, disabilitas, dan stunting di Kabupaten Bantaeng.

Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin, menegaskan Musrenbang Tematik menjadi ruang penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

“Anak-anak dan perempuan adalah dua pilar utama dalam pembangunan peradaban sebuah daerah. Jika keduanya kuat, maka fondasi pembangunan kita juga akan kokoh,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Bantaeng Tak Mundur, Ungkap Capaian di  Shalat Ied 1447 H

Isu Strategis Daerah

Musrenbang Tematik 2026 mengangkat tema “Membangun Generasi Unggul yang Inklusif dan Responsif Gender untuk Bantaeng Bangkit.”

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi, LSM, hingga kelompok rentan untuk menyusun program berbasis kebutuhan lapangan.

Kepala Bappeda Bantaeng, Indrawan Lestari, menjelaskan forum ini menjadi wadah partisipatif untuk mengidentifikasi masalah perempuan, anak, dan kelompok rentan yang belum terakomodasi dalam program reguler.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak di daerah agar dapat terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng menetapkan tiga fokus utama, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Bantaeng mencatat capaian signifikan dalam penanganan stunting. Pada Juli 2025, daerah ini menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) atas kinerja terbaik tingkat nasional.

Baca juga: Hadiri Perayaan Natal, Ini Pesan Bupati Bantaeng

Dorong Pembangunan Inklusif

Bupati Fathul Fauzy Nurdin menegaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Regulasi tersebut menjamin hak penyandang disabilitas, mulai dari akses pendidikan, pekerjaan, hingga fasilitas publik yang ramah.

“Saya berharap ruang Musrenbang Tematik ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah ruang kerja sama untuk menghasilkan usulan-usulan yang berakar pada fakta lapangan,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pihak menghadirkan suara perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai subjek utama pembangunan.

Sebagai langkah konkret, pemerintah melakukan penandatanganan berita acara yang melibatkan sejumlah OPD, tokoh perempuan, forum disabilitas, hingga forum anak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda dan pejabat teknis, di antaranya Kompol Supriadi mewakili Kapolres Bantaeng, Ahmad Putra Dwi mewakili Kajari Bantaeng, Kapten Inf. Mustari mewakili Dandim 1410/Bantaeng, anggota DPRD Bantaeng, Putri Fatimah Nurdin, serta pimpinan OPD, camat, akademisi, dan pemerhati sosial.

Dengan kolaborasi lintas sektor, Musrenbang Tematik 2026 diharapkan melahirkan kebijakan inklusif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan perempuan, anak, disabilitas, serta percepatan penurunan stunting di Bantaeng.