JAMLIMA.COM, GOWA — Ancaman El Nino mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa menjelang Musim Tanam II tahun 2026.
Pemkab Gowa menyoroti pengelolaan air irigasi, tata tanam, dan koordinasi lintas daerah untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Isu tersebut dibahas dalam Sosialisasi Curah Hujan, Alokasi Air Irigasi, dan Rencana Tata Tanam Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten Gowa Musim Tanam II Tahun 2026.
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, di W Three Style Hotel Makassar, Kamis (7/5/2026).
Irigasi Disorot
Andy Azis mengatakan, perubahan iklim tidak bisa dihadapi sendiri oleh satu daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah dibutuhkan karena dampak El Nino dapat memengaruhi pertanian dan ketahanan pangan.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kita semuanya. Kita harap bukan saja Maros yang hadir, bukan saja Takalar yang hadir, tetapi Makassar juga dan beberapa kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.
Ia menyebut Kabupaten Gowa dikelilingi delapan daerah.
Daerah tersebut yakni Makassar, Maros, Takalar, Bone, Bulukumba, Sinjai, Bantaeng, dan Jeneponto.
Karena itu, Pemkab Gowa mendorong kesamaan persepsi dalam menghadapi perubahan iklim, terutama untuk menjaga swasembada pangan.
Isu ini juga berkaitan dengan agenda swasembada pangan nasional, yang menempatkan petani sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan.
Andy menegaskan, Gowa merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan.
Posisi itu membuat Gowa memiliki tanggung jawab besar menjaga produksi pertanian di tengah cuaca yang semakin sulit diprediksi.
“Pola cuaca yang kian sulit ditebak menuntut kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap tetes air yang mengalir di jaringan irigasi kita,” katanya.
Tata Tanam
Dalam pertemuan tersebut, ada tiga tujuan utama yang dibahas.
Pertama, menyelaraskan informasi prakiraan curah hujan sebagai dasar perencanaan tanam.
Kedua, menetapkan alokasi air irigasi secara optimal sesuai kondisi sumber daya air.
Ketiga, menyusun rencana tata tanam yang terintegrasi dan realistis.
“Ketiga aspek tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri dan berdaya saing,” jelas Andy.
Pemkab Gowa juga memaparkan sejumlah tantangan irigasi.
Di antaranya pengelolaan Daerah Irigasi atau DI Kampili seluas sekitar 10.518 hektare, DI Bissua sekitar 10.785 hektare, serta wilayah layanan DI Bili-Bili.
Selain itu, infrastruktur irigasi yang masih membutuhkan rehabilitasi.
Tingkat kehilangan air dalam distribusi disebut masih mencapai 20 hingga 30 persen.
“Kita harus menekan angka ini sekecil mungkin agar air sampai ke sawah petani secara maksimal,” tegasnya.
Ancaman lain yang menjadi perhatian Pemkab Gowa adalah alih fungsi lahan sawah.
Saat ini, pengurangan lahan baku sawah disebut mencapai sekitar 100 hingga 150 hektare per tahun.
Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Gowa, Sujjadan, mengatakan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam tata kelola irigasi dan pertanian.
Sujjadan yang juga menjabat Kepala Bappeda Kabupaten Gowa menyebut forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengelolaan air dan pola tanam benar-benar berpihak kepada petani dan mampu menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Ia berharap hasil sosialisasi tersebut menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan Musim Tanam II tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor pertanian dari sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
