Scroll untuk baca artikel
Daerah

Kutai Barat Raih Terbaik I Digitalisasi Daerah, Transaksi Non-Tunai Melesat

×

Kutai Barat Raih Terbaik I Digitalisasi Daerah, Transaksi Non-Tunai Melesat

Sebarkan artikel ini
bupati kutai barat frederick edwin terkait digitalisasi daerah
DIGITALISASI DAERAH — Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Pemkab Kutai Barat meraih Terbaik I TP2DD kategori kabupaten. (foto/ist)

JAMLIMA.COM, KUTAI BARAT — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meraih penghargaan Terbaik I dalam percepatan digitalisasi daerah. Prestasi ini menandai lonjakan kinerja dalam penerapan transaksi non-tunai di berbagai layanan.

Capaian ini penting karena menunjukkan percepatan transformasi keuangan daerah. Sistem transaksi kini beralih ke digital yang lebih transparan dan efisien.

Penghargaan tersebut diberikan dalam High Level Meeting yang diselenggarakan Bank Kaltimtara, berdasarkan evaluasi kinerja sepanjang 2025.

Percepatan ini sejalan dengan penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.


Transformasi Transaksi Daerah

Pemkab Kutai Barat dinilai unggul dalam Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sistem pembayaran non-tunai diterapkan di berbagai sektor layanan publik.

Langkah ini mempercepat pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel. Selain itu, sistem digital juga mengurangi risiko transaksi konvensional.

Baca juga: HLM TPID–TP2DD Sulsel, Sidrap Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi

Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.


Komitmen Pertahankan Prestasi

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengapresiasi seluruh perangkat daerah atas capaian tersebut.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus terus diperkuat untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh OPD atas pencapaian ini. Kinerja harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menargetkan sistem digital semakin luas diterapkan di masa mendatang.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi, tetapi menjadi kunci utama dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan.