Rakornas 2026, Prabowo Tekankan Stabilitas Nasional dan Demokrasi Sehat

JAMLIMA.COM, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan demokrasi yang sehat saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Ia mengingatkan pembangunan nasional hanya berjalan optimal dalam situasi aman dan tertib.

Presiden Prabowo menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun ekspresinya tidak boleh memicu kerusuhan atau membahayakan negara.

Stabilitas Demokrasi Nasional

Prabowo menekankan kebijakan nasional tidak cukup ditetapkan lewat regulasi.

Pemerintah pusat dan daerah harus memahaminya bersama, menyepakatinya, lalu mengimplementasikannya secara serempak.

Karena itu, Rakornas menjadi forum penyamaan persepsi agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan tafsir berbeda.

Baca juga: TKA SD dan SMP 2026 Dipastikan Berjalan, Ini Standar Aturan dan Jadwal Resminya

Koordinasi Lintas Sektor

Rakornas dihadiri Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah se-Indonesia, unsur Forkopimda, serta Kepala BPS kabupaten/kota.

Forum ini mengonsolidasikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2025–2029.

Agenda utamanya meliputi penguatan koordinasi isu kemiskinan, pangan, pendidikan, dan stunting.

Pemerintah juga menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan lapangan, menjelaskan target program prioritas, mengidentifikasi kendala.

Serta merumuskan solusi konkret agar program tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: Pemerintah Bidik Investasi Nvidia hingga AWS untuk Perkuat Ekonomi Digital

Capaian Pembangunan Nasional

Presiden memaparkan sejumlah capaian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen.

Sedangkan Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 60.047.246 penerima manfaat setiap hari di 38 provinsi.

Serta didukung 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Terdapat sebanyak 15.945 anak belajar di 166 Sekolah Rakyat. Pemerintah juga merenovasi 16.140 sekolah SD, SMP, dan SMA sepanjang 2025.

Selain itu, 288.180 sekolah menerima dukungan IFP belajar.

Di sektor ekonomi kerakyatan, terbentuk 81.613 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 22.950 KDKMP.

Investasi 2025 menciptakan 2.710.532 lapangan kerja baru dan ekspor nasional naik 8,14 persen.

Lembaga pengelola investasi Danantara berdiri dengan aset kelolaan USD 1 triliun.

Pemerintah mencatat 70 juta pemeriksaan kesehatan gratis. Produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13 persen dari tahun sebelumnya.

Cadangan beras Bulog menyentuh 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Turut hadir para Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, serta Kepala BPS kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Baca juga: