JAMLIMA.COM, RIAU — Relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali memanas setelah 3.916 kepala keluarga (KK) belum mendapat kepastian di tengah proses yang masih berjalan. Pemerintah Provinsi Riau menegaskan warga tetap dapat beraktivitas tanpa gangguan selama relokasi belum terlaksana penuh.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah telah menerima seluruh usulan masyarakat terkait relokasi TNTN dan akan membahasnya sebagai bagian dari penyelesaian bersama.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 KK. Namun, relokasi warga yang telah berjalan baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.
Artinya, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan, dengan pelaksanaan yang bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemprov Riau menyatakan usulan tersebut sudah disampaikan secara resmi.
Baca juga: Pemprov Sulsel Relokasi 130 Pasien ODGJ ke RS Sayang Rakyat, Layanan Kesehatan Jiwa Diperkuat
Pemerintah memastikan masyarakat tidak akan diganggu selama proses relokasi belum berjalan penuh dan tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk panen.
Dukungan terhadap pendekatan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah.
“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.
Perwakilan masyarakat TNTN berharap penyelesaian tidak berhenti pada dialog, tetapi berlanjut pada kepastian konkret bersama pemerintah pusat.
“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.
Relokasi TNTN kini berada pada fase krusial, ketika tuntutan kepastian dari ribuan warga harus diimbangi dengan keputusan kebijakan yang konkret.
