Scroll untuk baca artikel
Nasional

Guru Kurang dan SMA Belum Merata di Babel, DPR Sorot di Pangkalpinang

×

Guru Kurang dan SMA Belum Merata di Babel, DPR Sorot di Pangkalpinang

Sebarkan artikel ini
gubernur babel menyambut ketua komisi x dpr hetifah sjaifudian di pangkalpinang
PENDIDIKAN — Gubernur Babel menyambut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Pangkalpinang, Rabu (16/4/2026), dalam kunjungan kerja terkait pendidikan. (foto/ist)

JAMLIMA.COM, PANGKALPINANG — Kondisi guru kurang di Babel serta belum meratanya akses SMA menjadi sorotan Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerja di Pangkalpinang, Rabu (16/4/2026).

Sorotan ini muncul dalam agenda penyerapan aspirasi daerah yang dilakukan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hetifah menyebut masih ada wilayah yang belum terlayani pendidikan menengah.

“Masih ada daerah yang belum terlayani pendidikan menengahnya. Ini menjadi catatan penting kami,” ujarnya.

Selain itu, kekurangan tenaga pengajar juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Kondisi guru kurang di Babel dinilai berdampak langsung pada kesempatan siswa melanjutkan pendidikan, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas SMA.

Masalah ini juga berkaitan dengan kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah yang lebih terpencil.

Sebagai gambaran, persoalan kekurangan guru juga menjadi isu nasional.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan kebutuhan guru di Indonesia masih mencapai ratusan ribu orang dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi guru kurang di Babel menjadi bagian dari tantangan pemerataan pendidikan secara nasional.

Hetifah menjelaskan, kunjungan ini bertujuan menyerap kondisi pendidikan daerah sebagai bahan pembahasan revisi UU Sisdiknas.

Menurutnya, berbagai masukan daerah akan dibawa ke tingkat pusat untuk memperkuat kebijakan pendidikan nasional.

Gubernur Babel Hidayat Arsani menyambut baik kunjungan tersebut.

Ia berharap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi perhatian pemerintah.

“Kami berharap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Babel bisa terakomodasi,” ujarnya.

Selain agenda pendidikan, Gubernur juga menerima audiensi BPKP dan Kementerian PUPR terkait penguatan pengawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Pertemuan tersebut juga membahas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi program pembangunan agar berjalan transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.