BRICS Kompak Lawan Tarif Sepihak, Negara Berkembang Dorong Sistem Keuangan Baru

 

JAMLIMA.COM, MUMBAI – Negara-negara BRICS memperkuat sikap menghadapi meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi ekonomi dunia.

BRICS merupakan kelompok ekonomi yang namanya berasal dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Kelompok ini kini telah berkembang dengan masuknya sejumlah negara baru, termasuk Indonesia.

Dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS di Mumbai, India, pada 9–10 September 2026, negara anggota menyoroti penggunaan tarif serta hambatan perdagangan secara sepihak.

BRICS menilai kebijakan tersebut dapat mengganggu perdagangan internasional dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi.

Kelompok itu juga menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka, transparan, inklusif, dan tidak diskriminatif.

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) tetap ditempatkan sebagai salah satu pilar utama sistem tersebut.

“Kami terus memiliki keprihatinan serius terhadap penerapan tindakan perdagangan dan keuangan secara sepihak, termasuk kenaikan tarif dan tindakan non-tarif,” demikian pernyataan bersama BRICS.

Tarif Jadi Sorotan

BRICS menilai kenaikan tarif dan hambatan non-tarif dapat menimbulkan distorsi perdagangan.

Dampaknya dinilai semakin berat bagi negara berkembang dan pasar negara berkembang atau emerging markets.

Pernyataan BRICS tidak secara langsung menyebut Amerika Serikat.

Namun, sikap itu muncul ketika kebijakan tarif kembali menjadi instrumen utama dalam persaingan perdagangan internasional.

Amerika Serikat termasuk negara yang meningkatkan penggunaan tarif terhadap sejumlah produk impor.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran negara berkembang terhadap meningkatnya proteksionisme global.

BRICS karena itu mendorong penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem multilateral.

Kelompok tersebut juga meminta negara-negara menghindari tindakan ekonomi yang dapat memperbesar fragmentasi perdagangan dunia.

Mata Uang Lokal

BRICS tidak hanya membahas tarif.

Negara anggota juga memperkuat kerja sama di bidang keuangan dan sistem pembayaran.

Salah satu agenda yang terus berkembang ialah penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antarnegara.

Langkah tersebut bertujuan mengurangi biaya transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan.

Namun, kebijakan itu tidak berarti BRICS telah membentuk mata uang bersama.

Hingga kini, setiap negara tetap menggunakan mata uang nasional masing-masing.

BRICS lebih memilih memperluas transaksi langsung menggunakan mata uang lokal.

Negara anggota juga mengembangkan konektivitas sistem pembayaran lintas batas.

Sistem tersebut diarahkan agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan aman.

Indonesia Ambil Peran

Indonesia ikut dalam pembahasan sebagai anggota penuh BRICS.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut melibatkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia mendorong kerja sama yang mempertimbangkan karakteristik ekonomi setiap negara.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena struktur ekonomi anggota BRICS tidak seragam.

Indonesia juga terus memperluas skema Transaksi Mata Uang Lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

Skema itu memungkinkan perdagangan dan investasi menggunakan mata uang negara yang bertransaksi.

Dengan mekanisme tersebut, pelaku usaha tidak selalu harus menggunakan mata uang negara ketiga.

Indonesia dan India turut membahas penguatan transaksi rupiah dan rupee.

Kerja sama itu mencakup sistem pembayaran serta transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Reformasi Keuangan Global

BRICS juga mendorong perubahan dalam tata kelola lembaga keuangan internasional.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

Negara anggota menilai representasi negara berkembang dalam lembaga keuangan global perlu diperkuat.

BRICS juga mendorong reformasi Bank Dunia atau World Bank.

Kelompok tersebut menginginkan sistem tata kelola yang lebih mencerminkan perubahan kekuatan ekonomi global.

Negara berkembang kini menyumbang bagian besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Namun, BRICS menilai pengaruh mereka dalam sejumlah lembaga keuangan internasional belum sebanding dengan kontribusi tersebut.

Karena itu, reformasi kuota, hak suara, dan representasi menjadi salah satu agenda penting.

Bukan Putus Barat

Dorongan memperluas penggunaan mata uang lokal kerap dikaitkan dengan upaya mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat.

Namun, arah kebijakan BRICS tidak dapat langsung dimaknai sebagai upaya memutus hubungan ekonomi dengan negara Barat.

BRICS lebih menekankan diversifikasi.

Negara anggota ingin memperbanyak pilihan dalam perdagangan, investasi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Strategi tersebut juga bertujuan mengurangi risiko ketika satu negara menerapkan tarif, sanksi, atau pembatasan keuangan secara sepihak.

Pendekatan itu memberi ruang lebih besar bagi negara berkembang untuk menentukan kebijakan ekonomi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing.

Dorong Sistem Baru

Perkembangan tersebut menunjukkan BRICS mulai bergerak lebih jauh dari sekadar forum politik dan ekonomi.

Kelompok ini berusaha membangun jaringan perdagangan dan keuangan yang lebih terhubung di antara negara berkembang.

Fokusnya bukan mengganti seluruh sistem ekonomi dunia dalam waktu singkat.

BRICS memilih memperkuat alternatif yang berjalan berdampingan dengan sistem yang telah ada.

Penggunaan mata uang lokal, pembayaran lintas negara, reformasi Dana Moneter Internasional, serta penguatan peran Organisasi Perdagangan Dunia menjadi bagian dari arah tersebut.

Dengan jumlah anggota yang semakin besar, BRICS juga memiliki bobot ekonomi dan politik yang semakin kuat.

Indonesia berada di dalam perubahan itu sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Di tengah meningkatnya perang tarif dan ketidakpastian global, BRICS kini membawa pesan yang semakin jelas.

Negara berkembang ingin memperoleh ruang lebih besar dalam menentukan arah perdagangan dan sistem keuangan dunia.