Scroll untuk baca artikel
Internasional

Korea Selatan Bersiap ke Selat Hormuz, Pasukan hingga Pesawat P-8 Dikaji, Parlemen Jadi Penentu

×

Korea Selatan Bersiap ke Selat Hormuz, Pasukan hingga Pesawat P-8 Dikaji, Parlemen Jadi Penentu

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi pasukan Korea Selatan, pesawat P-8 Poseidon, dan kapal pendukung dalam rencana pengerahan ke Selat Hormuz
SELAT HORMUZ — Pasukan Korea Selatan, pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, dan kapal pendukung yang masuk dalam opsi pengerahan ke Selat Hormuz. Pemerintah Korea Selatan masih mengkaji rencana tersebut dan belum mengambil keputusan final, Jumat, (4/9/2026). (foto/ilustrasi)

  • Korea Selatan menyiapkan sejumlah opsi militer untuk mendukung keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
  • Opsi yang dikaji meliputi pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, kapal pendukung logistik, serta tim penjinak bahan peledak Angkatan Laut.
  • Kantor Kepresidenan Korea Selatan menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait pengerahan pasukan.
  • Jika opsi pengerahan dipilih, pemerintah harus menempuh prosedur domestik dan memperoleh persetujuan Majelis Nasional Korea Selatan.

JAMLIMA.COM, SEOUL – Korea Selatan mulai menyiapkan sejumlah opsi militer untuk kemungkinan keterlibatan dalam pengamanan Selat Hormuz.

Persiapan itu mencakup penggunaan pesawat patroli maritim P-8 Poseidon, kapal pendukung logistik, serta tim penjinak bahan peledak Angkatan Laut.

Namun, Pemerintah Korea Selatan menegaskan belum mengambil keputusan final terkait pengerahan personel maupun aset militernya ke kawasan tersebut.

Laporan media Korea Selatan pada Jumat, (4/9/2026), menyebut militer telah mempelajari kebutuhan teknis jika pemerintah memutuskan ikut mendukung keamanan jalur pelayaran strategis itu.

P-8 Poseidon Opsi Pengerahan

Pesawat patroli maritim P-8 Poseidon menjadi salah satu aset yang masuk dalam kajian.

Pesawat tersebut memiliki kemampuan pengawasan laut dalam jangkauan luas.

P-8 juga mampu mendeteksi dan melacak kapal permukaan maupun kapal selam.

Korea Selatan telah mengoperasikan enam unit P-8A Poseidon untuk memperkuat kemampuan patroli maritim Angkatan Lautnya.

Jika pesawat tersebut dikirim ke kawasan Timur Tengah, militer membutuhkan dukungan pangkalan udara, jalur transit, teknisi, serta sistem logistik.

Pejabat pertahanan Korea Selatan juga dilaporkan mulai mempelajari lokasi yang dapat mendukung pengoperasian pesawat tersebut.

Kapal Pendukung Logistik Dipertimbangkan

Selain pesawat patroli, Angkatan Laut Korea Selatan mempertimbangkan penggunaan kapal pendukung logistik.

Kapal Soyang disebut sebagai salah satu aset yang berpotensi digunakan.

Kapal tersebut dapat mendukung operasi armada dalam waktu panjang dengan memasok bahan bakar, perlengkapan, dan kebutuhan personel.

Dengan skenario itu, Korea Selatan dapat mengambil peran dalam pengawasan dan pengamanan jalur pelayaran.

Walaupun tanpa harus langsung terlibat dalam operasi tempur.

Namun, bentuk kontribusi Seoul masih berada dalam tahap pembahasan.

Pengerahan Tim Penjinak Bahan Peledak

Militer Korea Selatan juga mempertimbangkan keterlibatan tim Explosive Ordnance Disposal atau EOD.

Tim tersebut memiliki kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi, serta menangani ranjau dan bahan peledak di lingkungan maritim.

Kemampuan itu dinilai relevan jika ancaman ranjau laut meningkat di sekitar jalur pelayaran Selat Hormuz.

Sejumlah laporan menyebut kebutuhan operasi secara keseluruhan dapat melibatkan sekitar 150 personel.

Meski demikian, angka tersebut belum diumumkan sebagai jumlah resmi oleh Pemerintah Korea Selatan.

Jumlah personel nantinya akan bergantung pada jenis aset dan skala operasi yang dipilih.

Belum Ada Keputusan Istana Kepresidenan

Kantor Kepresidenan Korea Selatan meminta publik tidak mengartikan persiapan militer sebagai keputusan resmi pengerahan pasukan.

Pemerintah masih menilai berbagai bentuk kontribusi yang memungkinkan.

Seoul juga mempertimbangkan dampak pengerahan terhadap kesiapan pertahanan di Semenanjung Korea.

Karena itu, setiap rencana operasi ke Timur Tengah harus mempertimbangkan kebutuhan pertahanan nasional Korea Selatan.

Pemerintah juga terus melakukan konsultasi dengan negara mitra mengenai keamanan pelayaran dan stabilitas kawasan.

Penentu Majelis Nasional

Militer Korea Selatan tidak dapat langsung diberangkatkan hanya berdasarkan persiapan operasional.

Pengerahan pasukan ke luar negeri harus mengikuti prosedur hukum dan politik di dalam negeri.

Jika pemerintah memutuskan melanjutkan rencana tersebut, proposal pengerahan harus mendapat persetujuan Majelis Nasional Korea Selatan.

Tahapan itu membuat parlemen memiliki posisi penting.

Karena menentukan apakah pasukan benar-benar dapat diberangkatkan ke Selat Hormuz.

Proposal disebut berpeluang masuk pembahasan parlemen pada September 2026.

Itupun jika pemerintah menyetujui skenario pengerahan.

Tekanan Amerika Serikat

Kajian Korea Selatan berlangsung bukan tanpa sebab.

Hal ini, ketika Amerika Serikat mendorong sejumlah sekutunya ikut menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Washington menginginkan kontribusi yang lebih besar dari negara mitranya.

Kontribusi dalam menjaga kebebasan navigasi dan arus perdagangan di kawasan.

Korea Selatan memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas jalur tersebut.

Hal ini karena sebagian besar kebutuhan energinya bergantung pada impor.

Namun, Seoul juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan energi.

Dan kesiapan militernya menghadapi situasi di Semenanjung Korea.

Pentingnya Selat Hormuz  bagi Korea Selatan

Selat Hormuz merupakan jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman.

Kawasan ini menjadi salah satu jalur pengiriman minyak dan energi paling penting di dunia.

Gangguan pelayaran di Selat Hormuz dapat memengaruhi distribusi minyak mentah, biaya pengiriman, premi asuransi kapal, serta harga energi global.

Dampaknya juga sangat penting bagi Korea Selatan sebagai salah satu negara industri yang bergantung pada impor energi.

Karena itu, keamanan Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan kepentingan militer Seoul.

Kawasan tersebut juga menyangkut ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Korea Selatan.

Untuk saat ini, Seoul telah menyiapkan beberapa skenario operasional.

Namun, pengerahan pasukan dan aset militer baru dapat berlangsung.

Setelah pemerintah menetapkan keputusan serta melewati proses persetujuan di Majelis Nasional.