- Immanuel Ebenezer alias Noel pada 26 Januari 2026 mengaku mendapat “informasi A1” bahwa Purbaya Yudhi Sadewa akan “di-Noel-kan”.
- Pernyataan itu muncul ketika Purbaya mulai melakukan pembenahan besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kasus Blueray Cargo kemudian membuka dugaan suap dalam jalur importasi, sementara perombakan pejabat Kementerian Keuangan terus berlanjut.
- Menjelang diganti pada 14 September 2026, Purbaya juga terlibat perbedaan pernyataan dengan Danantara mengenai setoran keuntungan Rp120 triliun ke APBN.
JAMLIMA.COM, JAKARTA — Pernyataan Immanuel Ebenezer atau Noel pada awal 2026 kembali menjadi sorotan setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).
Pergantian tersebut terjadi sekitar tujuh bulan setelah Noel mengeluarkan peringatan terbuka kepada Purbaya.
Pada 26 Januari 2026, Noel mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan sesuatu terjadi terhadap Purbaya.
“Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan ‘di-Noel-kan’. Hati-hati tuh, Pak Purbaya,” kata Noel saat hendak menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Noel saat itu juga menyebut ada “pesta” pihak tertentu yang terganggu.
Namun, ia tidak membuka siapa pihak yang dimaksud.
Noel juga tidak membeberkan bukti mengenai skenario yang disebut dapat menyasar Purbaya.
Menariknya, pernyataan tersebut muncul ketika Purbaya sedang melakukan pembenahan besar di Kementerian Keuangan.
Penelusuran terhadap rangkaian peristiwa sejak Januari hingga September 2026 menunjukkan perubahan menyentuh pajak, Bea Cukai, jalur impor hingga susunan pejabat kementerian.
Kasus Blueray Cargo kemudian ikut membuka persoalan pada pengawasan importasi.
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya juga mendorong setoran keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun ke APBN.
Rangkaian itu membentuk kronologi yang menarik.
Namun, belum ada bukti bahwa seluruh peristiwa tersebut berada dalam satu skenario yang berujung pada pencopotan Purbaya.
Awal Pembenahan Pajak
Jejak pembenahan dapat ditarik sejak Kamis (22/1/2026).
Purbaya saat itu melantik empat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta Utara.
Pergantian dilakukan setelah sejumlah pejabat sebelumnya terseret proses hukum terkait dugaan suap pemeriksaan pajak.
Purbaya kemudian membuka peluang perombakan yang lebih besar.
Rotasi disebut dapat dilakukan dalam satu hingga dua bulan berikutnya.
Langkah tersebut menjadi penting karena Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara.
Perubahan pada pejabat dan sistem pengawasan dapat memengaruhi langsung proses pemungutan pajak.
Empat hari kemudian, Noel mengeluarkan peringatannya.
Noel Klaim Informasi A1
Senin (26/1/2026), Noel mengaku mendapat “informasi A1” mengenai Purbaya.
Ia memperingatkan Purbaya agar berhati-hati.
Noel juga menyebut adanya kepentingan yang merasa terganggu.
Namun, ucapan itu tidak disertai identitas orang atau kelompok tertentu.
Karena itu, pernyataan Noel tidak dapat digunakan untuk menuding pejabat pajak, Bea Cukai, Danantara maupun pihak lainnya.
Yang dapat dipastikan hanya satu.
Peringatan Noel muncul ketika Purbaya mulai memperluas pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Bea Cukai Ikut Dirombak
Perubahan berikutnya menyentuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pada Rabu (28/1/2026), Purbaya melantik 27 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sebanyak 22 di antaranya berasal dari Bea Cukai.
Purbaya menekankan pentingnya peran Bea Cukai untuk melindungi pasar domestik dari barang ilegal dan persaingan tidak sehat.
Perombakan kemudian kembali menyentuh Direktorat Jenderal Pajak.
Pada 30 Januari 2026, Purbaya menyebut sekitar 70 pegawai pajak akan dirotasi.
Ia menegaskan pegawai yang dianggap bermasalah dapat dipindahkan ke wilayah dengan aktivitas lebih rendah.
Pada 6 Februari, sebanyak 43 pejabat eselon II kembali dilantik.
Sebanyak 40 berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.
Tiga lainnya berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran.
Skala perubahan semakin besar pada 10 Maret 2026.
Purbaya melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Jumlah itu mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga unit noneselon.
Pelantikan tersebut tidak berarti seluruh pejabat yang dipindahkan memiliki masalah.
Sebagian merupakan rotasi, promosi dan penyegaran organisasi.
Namun, rangkaian tersebut menunjukkan besarnya perubahan birokrasi selama Purbaya memimpin Kementerian Keuangan.
Blueray Buka Jalur Impor
Di tengah perombakan tersebut, kasus Blueray Cargo membuka persoalan lain di lingkungan Bea Cukai.
Perkara itu berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan barang impor.
Kasus tersebut berkembang setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026.
Penyidikan mengarah pada dugaan pemberian uang agar proses masuknya sejumlah barang impor dapat dipermudah.
Perkembangan penting muncul pada 10 Juli 2026.
Dalam pertimbangan putusan perkara Blueray Cargo, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut adanya aliran Rp21 miliar kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
Uang tersebut disebut berkaitan dengan upaya memperlancar barang impor milik Blueray Cargo.
Status fakta hukumnya perlu dibaca secara hati-hati.
Keterangan mengenai Rp21 miliar muncul dalam pertimbangan hakim pada perkara terdakwa Blueray Cargo.
Hal itu tidak dapat disederhanakan seolah Djaka sudah dijatuhi vonis dalam perkara yang sama.
Namun, perkara Blueray menunjukkan adanya persoalan serius pada jalur importasi yang menjadi wilayah pengawasan Bea Cukai.
Di titik ini, ucapan Noel tentang adanya “pesta” yang terganggu kembali menarik diperiksa.
Tetapi menarik secara kronologis tidak sama dengan terbukti memiliki hubungan.
Belum ada bukti yang menghubungkan perkara Blueray dengan pencopotan Purbaya.
Danantara Rp120 Triliun
Rangkaian lain muncul menjelang akhir masa jabatan Purbaya.
Pada Jumat (28/8/2026), Purbaya mengatakan Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun dari keuntungannya ke APBN 2026.
Menurut Purbaya, angka tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo.
Dana itu direncanakan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.
Purbaya kembali membicarakan persoalan itu pada 3 September.
Ia mengatakan Danantara masih memprotes rencana penyetoran Rp120 triliun.
Menurutnya, sebagian keuntungan tersebut diperlukan sebagai cadangan pemerintah.
Enam hari kemudian, muncul keterangan berbeda.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan internal Danantara belum membahas rencana setoran Rp120 triliun tersebut.
Dua pernyataan kemudian muncul di ruang publik.
Purbaya mengatakan penyetoran itu merupakan keputusan Presiden.
Sementara Rosan menyatakan pembahasan di internal Danantara belum dilakukan.
Perbedaan pernyataan tersebut menjadi fakta penting.
Namun, belum ada bukti bahwa perbedaan itu berkembang menjadi konflik yang menyebabkan Purbaya kehilangan jabatan.
Empat Hari Sebelum Dicopot
Perombakan di Kementerian Keuangan kembali dilakukan pada Kamis (10/9/2026).
Sekitar 400 pejabat masuk dalam penataan.
Jumlah itu terdiri dari sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III.
Purbaya juga memberi sinyal perubahan berikutnya dapat menyentuh jajaran eselon I.
Empat hari kemudian, perubahan justru terjadi pada posisi Purbaya.
Senin (14/9/2026), Presiden Prabowo menggantinya dengan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
Pergantian itu membuat pernyataan Noel pada Januari kembali ramai dibicarakan.
Apalagi, jarak antara ucapan Noel dengan pencopotan Purbaya sekitar 231 hari.
Korelasi atau Sebab-Akibat?
Di sinilah batas fakta dan spekulasi harus dibuat jelas.
Purbaya memang melakukan perombakan besar di Direktorat Jenderal Pajak.
Bea Cukai juga mengalami perubahan struktur.
Kasus Blueray membuka persoalan dugaan suap dalam jalur importasi.
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya mendorong keuntungan Danantara Rp120 triliun masuk ke APBN.
Kemudian terjadi perbedaan pernyataan antara Purbaya dan pimpinan Danantara.
Empat hari setelah merombak ratusan pejabat Kementerian Keuangan, Purbaya dicopot.
Sementara tujuh bulan sebelumnya, Noel memang pernah mengatakan Purbaya akan “di-Noel-kan”.
Semua fakta tersebut bertemu dalam satu garis waktu.
Namun, garis waktu belum membuktikan hubungan sebab-akibat.
Belum ada bukti bahwa Noel telah mengetahui rencana pergantian Purbaya sejak Januari.
Belum ada bukti pula bahwa pihak yang kepentingannya terganggu oleh pembenahan Pajak dan Bea Cukai berada di balik pencopotan tersebut.
Kasus Blueray juga belum terbukti memiliki hubungan dengan keputusan Presiden mengganti Menteri Keuangan.
Begitu pula dengan polemik Danantara Rp120 triliun.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menyebut persoalan tersebut menjadi alasan Purbaya dicopot.
Jejak Purbaya Tersisa
Satu hal yang dapat dipastikan, Purbaya meninggalkan jejak perubahan besar selama memimpin Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak dirombak.
- Jajaran Bea Cukai ditata.
- Ribuan pejabat dilantik maupun dipindahkan.
- Kasus Blueray kemudian membuka persoalan pada jalur importasi.
- Menjelang akhir masa jabatan, Purbaya juga mendorong keuntungan Danantara Rp120 triliun masuk ke APBN.
Lalu, pada 14 September 2026, ia diganti.
Rangkaian itu cukup untuk menjadi bahan penelusuran.
Namun, belum cukup untuk menyimpulkan dalam semua satu skenario untuk menjatuhkan Purbaya.
Ucapan Noel tercatat sebagai fakta.
Pembenahan Purbaya juga memiliki jejak publik.
Begitu pula kasus Blueray dan polemik Danantara Rp120 triliun.
Pertanyaan mengenai hubungan di antara seluruh peristiwa tersebut masih terbuka.
Untuk saat ini, bukti publik baru menunjukkan sebuah rangkaian kronologis, belum sebuah hubungan sebab-akibat.
