Parah! Dugaan 58 Juta Data Mahasiswa Dijual di Dark Web, DPR Desak Pemerintah

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberi lampu kuning atas dugaan kebocoran data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Isu ini mencuat setelah beredar klaim bahwa sekitar 58 juta data pribadi mahasiswa diduga diperjualbelikan di forum dark web.

DPR meminta pemerintah tidak berlama-lama dan segera membuka fakta sebenarnya ke publik.

Riuh kebocoran data bermula dari unggahan di media sosial yang menampilkan potongan data sensitif milik mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Unggahan tersebut menyebutkan data itu merupakan bagian dari puluhan juta data pribadi yang ditawarkan di ruang gelap internet.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan akan menelusuri langsung kebenaran informasi tersebut, khususnya terkait keamanan data di PDDikti.

Baca juga: Bupati Abdullah Rahim: Sekolah Rakyat Permanen di Luwu Utara untuk Pemerataan Pendidikan

Jantung Sistem Pendidikan

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah agar tidak memandang enteng isu yang menyentuh jantung sistem pendidikan tinggi nasional.

Ia menilai, jika klaim tersebut terbukti benar, dampaknya bisa menjalar luas dan membahayakan tata kelola pendidikan tinggi.

“Informasinya disebut-sebut ada 58 juta data yang diperjualbelikan di forum dark web. Kalau sampai PDDikti juga mengalami hal serupa, ini jelas berbahaya,” kata Fikri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Fikri menekankan pentingnya klarifikasi resmi dari pemerintah untuk memastikan apakah isu tersebut sekadar kabar palsu atau memang berlandaskan fakta.

Ia berharap kabar itu tidak benar, namun menegaskan transparansi merupakan keharusan.

Menurutnya, PDDikti adalah gudang data strategis yang menyimpan informasi krusial mahasiswa dan perguruan tinggi.

Kebocoran data, lanjut Fikri, berpotensi membuka ruang penyalahgunaan identitas hingga pemalsuan dokumen akademik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang memastikan isu keamanan data akan menjadi perhatian serius kementeriannya.

Sebagai tindak lanjut, DPR mendorong pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan PDDikti, dan menyampaikan hasilnya secara terbuka.

Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi data mahasiswa di seluruh Indonesia.

Baca juga: