Terungkap! 1.824 Orang Kaya Masih Terima PBI BPJS

Pemerintah menemukan 1.824 orang dari desil 10 atau kelompok ekonomi teratas masih tercatat sebagai penerima PBI BPJS. Fakta ini menunjukkan subsidi negara belum sepenuhnya tepat sasaran.

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Pemerintah menemukan 1.824 orang dari desil 10 masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Temuan ini memicu evaluasi besar terhadap 11 juta peserta yang statusnya berubah dari PBI ke non-PBI.

Pemerintah menilai kisruh PBI BPJS Kesehatan tidak sekadar kesalahan administratif.

Kasus ini menunjukkan lemahnya validasi dan sinkronisasi data yang berpotensi merusak akurasi kebijakan subsidi negara.

SUBSIDI SALAH SASARAN

Data terbaru menunjukkan 1.824 orang dari desil 10—kelompok 10 persen ekonomi teratas—masih menerima PBI.

Negara tetap membayar iuran mereka. Padahal, kuota PBI nasional hanya sekitar 96,8 juta peserta dan bersifat terbatas.

Dalam klasifikasi kesejahteraan, desil 1 hingga 5 merupakan kelompok terbawah.

Namun sebagian dari mereka belum terakomodasi karena kuota telah penuh. Kondisi ini memperlihatkan anomali serius dalam sistem kesejahteraan.

Negara menanggung iuran PBI sekitar Rp42 ribu per orang per bulan. Bagi kelompok mampu, nominal itu relatif ringan.

Namun bagi masyarakat miskin, akses jaminan kesehatan menyangkut keselamatan hidup.

Pemerintah kini merekonsiliasi 11 juta data peserta. Proses ini berlangsung selama tiga bulan dan melibatkan BPJS Kesehatan, BPS, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah. Sebagai harapan langkah ini dapat memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.

Masa transisi tetap dan berlaku selama tiga bulan. Pasien dengan penyakit katastrofik seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah, kanker, dan penyakit berat lainnya tetap dijamin layanan kesehatannya.

Pemerintah menegaskan subsidi harus tepat sasaran. Jika peserta desil 9 dan 10 bertahan dalam skema PBI, sistem justru memberi ruang bagi yang mampu dan menutup akses bagi yang berhak.

PBI merupakan instrumen utama dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Rekonsiliasi data ini akan menjadi momentum pembenahan permanen agar fondasi data semakin kuat dan keadilan sosial tetap terjaga.