Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin Buka Musrenbang Inklusif RKPD 2027

JAMLIMA.COM, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa terus melibatkan perempuan, anak, dan disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2027.

Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan pemberian ruang aman dan setara bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama.

Ia membuka Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (26/2/2026).

“Melalui Musrenbang ini pemerintah hadir untuk mendengar kebutuhan spesifik masyarakat. Kita tidak hanya membangun fisik daerah, tetapi membangun ekosistem di mana setiap anak berhak atas rasa aman, setiap perempuan berdaulat atas potensinya, dan setiap penyandang disabilitas memiliki akses setara dalam kehidupan publik,” ungkapnya.

Komitmen Pembangunan Inklusif

Musrenbang ini menjadi bagian tahapan penyusunan RKPD 2027 Kabupaten Gowa. Dalam konteks ini, sistem perencanaan berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan, termasuk perlindungan dari ancaman kekerasan di dunia maya dan eksploitasi digital.

Selain itu, Pemkab Gowa mencatat capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun mencapai 99,55 persen.

Lebih lanjut, pemerintah menilai capaian ini bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan hak sipil dan masa depan anak-anak Gowa.

“Kita perkuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bukan hanya sebagai tempat pengaduan, tapi sebagai pusat pemulihan dan edukasi. Fokus kita transisi dari perlindungan ke pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan digital bagi IRT, pengembangan bakat bagi anak-anak di ruang kreatif, serta pembukaan akses ekonomi inklusif dan lapangan kerja mandiri bagi saudara kita penyandang disabilitas,” jelasnya.

Usulan Jangan Jadi Formalitas

Darmawangsyah meminta SKPD tidak menjadikan usulan Musrenbang sebagai formalitas administrasi.

Ia mendorong seluruh perangkat daerah menjadikannya prioritas program yang selaras dengan kebijakan daerah.

“Kepada anak-anakku teruslah berani menyuarakan pendapat kalian, kaum perempuan teruslah menjadi penggerak ekonomi dan sosial yang cerdas, dan saudara kita disabilitas, kalian adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Kabupaten Gowa,” pesannya.

Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menjelaskan Musrenbang ini mengacu pada regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudai perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, serta penghormatan hak penyandang disabilitas.

“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan,” jelasnya.

Mayoritas Usulan Terakomodir

Perwakilan disabilitas, Hannani, guru SD Inpres Pallangga, menyebut empat dari lima usulan kelompok disabilitas terakomodir pada perencanaan 2026.

“Alhamdulillah bentuk perhatian pemerintah terhadap kami penyandang disabilitas sudah sangat baik, salah satunya selalu melibatkan kami dalam Musrenbang ini. Dimana 75 persen usulan kami mampu terakomodir di tahun ini,” pungkasnya.

Data Musrenbang menunjukkan 20 dari 21 usulan anak atau 95 persen terakomodir.

Sementara itu, seluruh usulan kelompok perempuan atau 100 persen juga masuk dalam perencanaan.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, Kepala BPSDM Sulsel, pimpinan SKPD, camat lingkup Pemkab Gowa, serta perwakilan organisasi perempuan, anak dan disabilitas se-Kabupaten Gowa.