GMNI Sorot Tambang Rakyat, Gubernur Kalteng: Skema Koperasi Jadi Solusi

JAMLIMA.COM, PALANGKA RAYA — DPD GMNI Kalimantan Tengah menggelar Dies Natalis ke-72 yang dirangkai Seminar Wilayah Pertambangan Rakyat di Grand Ballroom Hotel Luwansa, Sabtu (28/3/2026).

Forum ini langsung menyoroti persoalan tambang rakyat sebagai isu strategis daerah.

Kapolda Kalimantan Tengah, Iwan Kurniawan, menegaskan sektor pertambangan menjadi pilar ekonomi penting bagi negara dan daerah.

Ia juga mendukung langkah GMNI yang mengangkat isu tersebut.

“Sektor pertambangan ini adalah sektor yang sangat strategis karena menjadi salah satu pilar ekonomi di negara kita.” ujar Kapolda Kalimantan Tengah, Iwan Kurniawan.

Baca juga: PT Vale Catat Kinerja Solid 2025, Produksi Nikel Tembus 72.027 Ton 

Tantangan Tambang Rakyat

Seminar mengusung tema “Kovanis Pertambangan Rakyat Kalimantan Tengah”.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, serta jajaran Forkopimda.

Forum ini menargetkan lahirnya solusi konstruktif dan strategis.

Kapolda kemudian mengakui berbagai tantangan masih muncul. Termasuk regulasi dan penegakan hukum belum sepenuhnya pro-rakyat.

Selain itu, dampak lingkungan menjadi persoalan serius.

“Banyak sekali tambang-tambang yang sudah ditinggal tanpa reklamasi dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan.” ujarnya.

Ia menjelaskan kondisi air sungai menjadi keruh. Tingkat keasaman meningkat.

Sedangkan kandungan bahan kimia berbahaya juga muncul akibat aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, Kapolda mengajak semua pihak, termasuk kader GMNI, mencari solusi bersama.

Ia bahkan menawarkan patroli udara menggunakan helikopter untuk melihat langsung kondisi lapangan.

“Harapannya dengan seminar ini ada pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang keluar, pemikiran-pemikiran strategis, dan juga memberikan dampak buat bangsa dan negara kita.” jelas Iwan Kurniawan.

Baca juga: Bupati Irwan Bachri Pimpin Upacara Bulan K3 Nasional

Kawal Kebijakan Pemerintah

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib penambang rakyat.

Ia menilai persoalan ini bisa terselesaikan jika ada niat dan kebersamaan.

“Kalau kita ada niat, kita sama-sama, ada common will sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin.” ujar Agustiar Sabran.

Selain itu, ia mendorong mahasiswa aktif mengawal kebijakan pemerintah. Namun, ia menekankan kritik harus dengan solusi.

“Kami minta demo, tapi demo yang membangun, berikan solusi juga.” tegasnya.

Terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), pemerintah provinsi terus mendorong legalitas.

Gubernur berencana menemui presiden pada awal April untuk membahas persoalan tersebut.

“Kalau WPR itu kuncinya terbuka, yang lainnya agak mudah.” pungkas Agustiar Sabran.

Di sisi lain, ia juga mendorong model koperasi dalam pengelolaan tambang rakyat. Skema ini dapat membuat hasil lebih merata dan berkeadilan.

Kegiatan ini menunjukkan kepedulian GMNI terhadap isu kerakyatan. Sinergi pemerintah, aparat, dan mahasiswa diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.