JAMLIMA.COM, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi memimpin Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dengan pesan tegas: pemerintahan tidak cukup hanya terlihat baik, tetapi harus benar.
Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum MIPI pada Sabtu (25/4/2026). Dalam sambutannya, ia menyebut pelantikan tersebut sebagai sinyal penting untuk melanjutkan cita-cita besar para pendiri organisasi.
Menurut Anwar Hafid, MIPI harus terus bergerak melalui inovasi agar ilmu pemerintahan tetap relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.
Ia menilai ilmu pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai kajian, tetapi harus memberi kontribusi nyata bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
“Dilantiknya kita hari ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat, bekerja lebih keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ucap Anwar Hafid.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu kemudian menegaskan prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan.
Selanjutnya, Ia menyebut pemerintah tidak boleh hanya mengejar predikat cukup baik dalam setiap kebijakan.
“Saya sering tekankan kepada rekan-rekan kerja saya, bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik. Tetapi harus benar. Karena yang benar itu pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Anwar Hafid optimistis MIPI dapat menjadi motor penggerak perkembangan birokrasi nasional.
Harapannya, organisasi ini mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.
Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan sebagai Ketua Umum MIPI akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Anwar Hafid berkomitmen membawa MIPI tetap mengedepankan profesionalitas, etika birokrasi, dan kontribusi konkret bagi kemajuan ilmu pemerintahan.
“Saya optimis, bahwa MIPI ini akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia. Tentu kepercayaan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengedepankan asas dan etika birokrasi,” ujarnya.
Ke depan, Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
