UMKM Didorong Naik Kelas Lewat Kemasan dan Kebijakan

JAMLIMA.COM, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pengusaha UMKM naik kelas melalui penguatan kemasan, pendampingan legalitas, akses pembiayaan, dan kolaborasi kebijakan lintas sektor.

Upaya tersebut terlihat dari penguatan Unit Kemasan Bersama (UKB) di Bandar Lampung serta evaluasi kebijakan melalui kasus Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kemasan UMKM

Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Reghi Perdana, mengapresiasi peran UKB Kota Bandar Lampung dalam membantu pengusaha menghadapi kenaikan harga kemasan akibat dinamika global.

“UKB menjadi solusi nyata bagi pengusaha UMKM di tengah kenaikan harga kemasan. Kehadirannya tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk di pasar,” ujar Reghi saat mengunjungi UKB Bandar Lampung, Kamis (23/4/2026).

UKB merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyediakan kemasan berkualitas dengan harga lebih kompetitif.

Sejak 2023, Kementerian UMKM memperkuat UKB melalui hibah peralatan pengemasan terintegrasi, mulai dari mesin pengemasan dasar, perangkat cetak dan pelabelan, hingga mesin produksi seperti die cut dan laminasi.

Akses Lebih Terjangkau

Pemerintah daerah juga menyediakan gedung operasional serta tenaga profesional, termasuk desainer grafis.

Manajer UKB Kota Bandar Lampung, Ferdinan, mengatakan desain kemasan memberikan nilai tambah bagi produk UMKM karena menjadi identitas visual sekaligus daya tarik pasar.

UKB juga melayani pemesanan dalam skala kecil mulai dari 50 unit, sehingga memudahkan pengusaha UMKM yang baru berkembang.

Hingga kini, UKB telah melayani sedikitnya 187 pengusaha UMKM, dengan lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri.

Perlindungan Kebijakan

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem UMKM.

“Pendekatan terpadu ini berskala krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu melindungi dan memberdayakan pengusaha UMKM secara berkelanjutan,” kata Maman dalam peringatan HUT ke-27 Kota Banjarbaru, Senin (20/4/2026).

Ia mencontohkan kasus Toko Mama Khas Banjar sebagai pelajaran penting dalam penataan kebijakan UMKM.

Legalitas dan Pembiayaan

Dalam kasus tersebut, pemilik usaha sempat menghadapi persoalan terkait dugaan pelanggaran label produk yang kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, bukan tindak pidana.

Usaha tersebut kembali beroperasi pada Juni 2025 setelah melalui proses hukum.

Tenaga Ahli Menteri UMKM Bidang Pembiayaan dan Skema UMKM, Faisal Anwar, menegaskan pentingnya pendampingan legalitas bagi pengusaha UMKM.

“Penegakan regulasi harus berjalan seiring dengan pelatihan agar pengusaha UMKM memiliki kapasitas untuk tumbuh dan bersaing,” ujarnya.

Kementerian UMKM juga memfasilitasi komunikasi dengan perbankan, sehingga pelaku usaha memperoleh relaksasi pembayaran pinjaman dari BRI.

Ekosistem UMKM

Pemerintah mendorong sinergi antara pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan sektor keuangan untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan.

“Kolaborasi dengan perbankan dan sektor swasta harus terus diperkuat agar pengusaha UMKM benar-benar mampu naik kelas dan berdaya saing tinggi,” kata Faisal.

Maman menambahkan, daerah yang maju akan menjadi ruang bagi UMKM untuk tumbuh dan menjadi tuan rumah di pasar domestik.

Melalui penguatan kemasan, perlindungan kebijakan, dan akses pembiayaan, pemerintah optimistis UMKM dapat berkembang lebih tangguh, adaptif, dan kompetitif.