Hari Pelayanan Publik Nasional Disiapkan, KemenPANRB Dorong Evaluasi Layanan

JAMLIMA.COM, NASIOAL — Pelayanan publik menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah mulai membahas penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai momentum evaluasi dan perbaikan kualitas layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menggandeng pakar, masyarakat, dan instansi terkait. Tujuannya merumuskan penetapan hari tersebut.

Langkah ini bertujuan memperkuat komitmen bersama. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pelayanan yang berkualitas.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menilai penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional perlu menjadi ruang refleksi bersama bagi negara, masyarakat, dan media.

“Diskusi hari ini dapat memberikan masukan yang tajam, objektif, dan konstruktif, baik dari sisi historis, filosofis, maupun strategis,” ujarnya saat membuka forum diskusi di Kantor KemenPANRB, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Purwadi, penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional tidak boleh berhenti pada aspek seremonial.

“Hari Pelayanan Publik ini harus memiliki makna strategis, yakni menjadi pengingat nasional bahwa pelayanan publik adalah inti kerja pemerintah, sekaligus menjadi momentum evaluasi bersama, apakah layanan kita sudah semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin inklusif,” jelasnya.

Baca juga: Libur Ramadhan 2026 Total 20 Hari, Ini Jadwal Resmi Sekolah

Ia menegaskan, pemerintah harus memilih tanggal yang tepat agar mudah diingat masyarakat. Tanggal tersebut juga tidak boleh bertabrakan dengan hari nasional lain. Selain itu, tanggal tersebut harus mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Otok Kuswandaru, mengatakan penetapan hari tersebut akan diarahkan sebagai Gerakan Nasional Pelayanan Publik.

Menurutnya, momentum ini harus diwujudkan melalui aksi nyata. Bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Momentum ini diharapkan tidak diwujudkan melalui kegiatan seremonial yang besar, melainkan melalui aksi nyata peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan layanan yang telah berjalan di masing-masing instansi, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap Hari Pelayanan Publik Nasional tidak hanya menjadi simbol. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong perubahan nyata dalam kualitas layanan kepada masyarakat.