JAMLIMA.COM, SULSEL — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidrap membahas arah Pemerintah Digital dalam forum Rancangan Perpres di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (6/5/2026).
Forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi antara kebijakan transformasi digital daerah dengan arah pembangunan nasional, termasuk penguatan inovasi digital layanan publik yang semakin dibutuhkan masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Sidrap, Mahluddin, hadir bersama Kepala Bidang Persandian, Amsir Muan, serta Kabid Aplikasi Informatika dan Statistik, Mashuri.
Arah Digital Daerah
Kehadiran Kominfo Sidrap dalam forum itu untuk memastikan kebijakan digitalisasi pemerintahan daerah berjalan searah dengan agenda nasional.
Forum juga membahas penguatan substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital. Pembahasan ini berkaitan dengan tata kelola layanan publik berbasis teknologi.
Kegiatan dibuka Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman. Forum turut dihadiri Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo.
Selain itu, hadir Sekretaris Dinas Kominfo Sulsel, Sultan Rakib, serta pejabat dari unit kerja terkait Pemerintah Digital se-Sulawesi Selatan.
Forum diskusi dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Sejumlah narasumber dari Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Dalam Negeri ikut terlibat.
Layanan Publik Jadi Fokus
Agenda hari pertama mencakup pemaparan Rancangan Peraturan Menteri Evaluasi Pemerintah Digital dan materi Satu Data Indonesia.
Pada hari kedua, Kamis (7/5/2026), forum berfokus pada substansi Rancangan Perpres Pemerintah Digital. Sesi tersebut membahas strategi teknologi pemerintah digital bersama kementerian terkait.
Mahluddin menyambut baik forum tersebut. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat arah digitalisasi pemerintahan, terutama dalam peningkatan layanan publik di daerah.
“Melalui momentum ini harapan kita digitalisasi pemerintahan semakin terarah dan pelayanan publik menjadi semakin baik,” ujar Mahluddin.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan, sistem, dan tata kelola digital daerah dengan arah kebijakan nasional secara lebih terukur.
