Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Nasional

Enam Tahun Turun, Kemiskinan Sulsel Capai 7,43 Persen

×

Enam Tahun Turun, Kemiskinan Sulsel Capai 7,43 Persen

Sebarkan artikel ini
prof marsuki menyampaikan pandangan terkait pertumbuhan ekonomi inklusif dan penurunan kemiskinan di makassar
TEKAN KEMISKINAN — Pakar Ekonomi Unhas Prof Marsuki menyampaikan pandangan terkait pertumbuhan ekonomi inklusif, inflasi terkendali, dan program perlindungan sosial di Makassar, September 2025. Sulsel dinilai berada pada jalur yang cukup baik untuk terus menekan kemiskinan secara berkelanjutan. (foto/ist)

JAMLIMA.COM, MAKASSAR — Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan konsisten selama enam tahun terakhir. Data terbaru mencatat angka kemiskinan turun menjadi 7,43 persen pada September 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan melaporkan, persentase penduduk miskin pada September 2025 mencapai 7,43 persen atau sekitar 685,14 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan September 2024 yang berada di level 8,06 persen.

“Meskipun penurunannya relatif kecil, dampaknya cukup terasa terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja,” kata Pakar Ekonomi asal Unhas, Prof Marsuki Dea.


Baca juga: MYC Paket 5, Jalan Ujung Lamuru–Palattae Hampir Rampung 95 Persen


Faktor Penopang Utama

Perbaikan kondisi pasar tenaga kerja ikut mendorong penurunan tersebut. Tingkat pengangguran terbuka di Sulsel turun dari 4,33 persen pada 2024 menjadi 4,21 persen pada 2025.

Pengendalian inflasi juga berperan signifikan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5–3,0 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.

“Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi yang terkendali, serta program perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran, Sulsel berada pada jalur yang cukup baik untuk terus menekan kemiskinan secara berkelanjutan,” tandas Prof Marsuki.

Perbaikan tata kelola bantuan sosial turut mempercepat penurunan kemiskinan. Pemerintah memperbaiki pendataan hingga distribusi agar lebih tepat sasaran, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Kebijakan pembangunan terarah dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga memperkuat sektor produktif. Pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program yang tepat sasaran.

Pejabat teknis BPS Sulsel dan unsur TPID hadir dalam pemaparan data dan evaluasi capaian tersebut untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan berjalan optimal.


Baca juga: 

Example 468x60
Example 300250