TKD 2026 Turun Jadi Rp693 Triliun, Daerah Ber-PAD Rendah Didorong Mandiri

Transfer ke Daerah 2026 dipangkas drastis 24,7 persen menjadi Rp693 triliun. Bagi daerah dengan PAD di bawah 20 persen, ini bukan sekadar penghematan—ini alarm serius.

JAMLIMA.COM, NASIONAL — Pemerintah menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 sebesar Rp693 triliun. Angka ini memang naik dari usulan awal Rp650 triliun, tetapi tetap lebih rendah dan tercatat turun sekitar 24,7% dibanding 2025. Pemangkasan ini bukan tanpa alasan.

Tujuannya jelas: efisiensi belanja, menutup celah penyelewengan, dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Selama ini, serapan anggaran di banyak daerah belum maksimal. Belanja juga kerap tidak selaras dengan prioritas pembangunan.

Bahkan, ada temuan penyimpangan. Dalam konteks itu, pengurangan TKD menjadi “alarm keras” agar pemerintah daerah lebih disiplin dan fokus pada program yang benar-benar berdampak.

DAU dan DAK Turun, Kinerja Jadi Kunci

Beberapa komponen ikut berkurang. Dana Alokasi Umum (DAU) turun sekitar Rp46 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus juga mengalami penurunan.

Namun pintu tidak tertutup. Pemerintah pusat memberi sinyal bahwa peluang peningkatan TKD masih terbuka, dengan syarat: kinerja belanja daerah membaik, terutama dari kuartal IV/2025 hingga kuartal II/2026. Artinya, daerah yang mampu menunjukkan tata kelola baik masih punya ruang bernapas.

Daerah dengan PAD Rendah Paling Terdampak

Dampak terbesar akan dirasakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bawah 20%.

Ketergantungan tinggi pada transfer pusat membuat ruang fiskal mereka menyempit. Tapi di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi momentum perbaikan.

Pemerintah pusat mendorong optimalisasi:

• BUMD yang sehat dan produktif
• Sektor pariwisata berbasis potensi lokal
• Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah
• Jika PAD meningkat, ketergantungan pada TKD otomatis menurun.

Bukan Sekadar Pemangkasan, Tapi Perubahan Arah

Pemangkasan TKD 2026 bukan semata kebijakan hemat anggaran. Ini juga pesan bahwa era “nyaman bergantung” mulai bergeser.

Daerah dituntut lebih kreatif, lebih disiplin, dan lebih akuntabel.

Pada akhirnya, transfer yang lebih kecil bisa menjadi pemicu kemandirian. Daerah yang cepat beradaptasi akan bertahan, bahkan tumbuh. Yang lambat berubah, akan semakin tertinggal.

TKD 2026 mungkin lebih ramping. Tapi jika dikelola dengan benar, justru bisa membuat fondasi fiskal daerah lebih kuat.