Scroll untuk baca artikel
Lokal

Tasming Perkuat Fiskal Parepare Saat Dana Transfer Berkurang

×

Tasming Perkuat Fiskal Parepare Saat Dana Transfer Berkurang

Sebarkan artikel ini
wali kota parepare tasming hamid konsultasi kebijakan fiskal daerah di kantor kementerian dalam negeri ri jakarta
FISKAL — Wali Kota Parepare Tasming Hamid melakukan konsultasi kebijakan fiskal daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Sabtu (9/5/2026). Pertemuan itu membahas efisiensi anggaran, penguatan PAD, dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. (foto/ist)

JAMLIMA.COM, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memperkuat arah fiskal Parepare di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional dan pengurangan dana transfer daerah.

Langkah itu dilakukan melalui kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Tasming didampingi Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti.

Rombongan Pemkot Parepare diterima Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus.

Pertemuan itu membahas sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Kota Parepare. Isunya meliputi pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran nasional, pembatasan belanja pegawai, pengurangan dana transfer daerah, hingga restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Fiskal Tetap Sehat

Tasming mengatakan, konsultasi ke Kemendagri penting agar arah kebijakan Pemerintah Kota Parepare tetap sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.

“Banyak hal yang kami koordinasikan dan konsultasikan. Alhamdulillah, Pak Wamendagri memberikan arahan serta langkah-langkah strategis yang harus kami kerjakan ke depan,” ujar Tasming, Sabtu (9/5/2026).

Ia juga meminta arahan terkait kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer daerah.

Menurut Tasming, Pemkot Parepare perlu memperoleh kepastian arah kebijakan fiskal nasional agar bisa menyiapkan langkah antisipatif secara lebih terukur.

“Pemerintah Kota Parepare tentu perlu menyiapkan langkah sejak awal. Karena itu, kami memohon arahan agar kebijakan fiskal daerah tetap sehat, terukur, dan tetap berpihak pada pelayanan masyarakat,” kata Tasming.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat.

Ia mendorong daerah lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan dengan menggali potensi ekonomi lokal tanpa membebani masyarakat.

“Daerah harus mampu membaca peluang. Inovasi peningkatan PAD harus terus dilakukan, dan setiap daerah perlu menempatkan dirinya dalam agenda pembangunan prioritas nasional agar program daerah dapat memperoleh dukungan yang lebih luas,” ujar Akhmad Wiyagus.

Wiyagus juga menyorot pentingnya penghematan anggaran secara terukur dan tepat sasaran selama masa efisiensi.

Terkait restrukturisasi organisasi perangkat daerah, Wiyagus menilai langkah yang ditempuh Pemkot Parepare sudah berada pada jalur yang tepat.

Menurutnya, penataan organisasi perlu dilakukan agar birokrasi semakin efektif, adaptif, dan mampu mendukung percepatan pelayanan publik.

Tasming menyampaikan apresiasi atas sambutan dan arahan Kemendagri kepada Pemerintah Kota Parepare.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bekal penting dalam menyusun kebijakan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika nasional.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Parepare menjaga arah kebijakan fiskal daerah tetap sehat, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.