195 Ribu UMKM Malut Jadi Penyangga Pascatambang

JAMLIMA.COM, TERNATE — Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi masih menyimpan pekerjaan besar. Di tengah dominasi sektor tambang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mulai disiapkan sebagai penyangga ekonomi jangka panjang.

Arah itu mengemuka dalam kegiatan Serangkaian Kurasi UMKM dan Wirausaha Unggulan BI atau SERUMBI 2026 yang digelar di Aula Maitara KPw BI Provinsi Maluku Utara, Senin, 11 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten II Setda Malut, Sri Haryanti Hatari.

SERUMBI 2026 berlangsung hingga 13 Mei 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas, daya saing, dan akses pasar UMKM lokal.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, menegaskan komitmen BI sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas.

Ia menilai digitalisasi menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha di Maluku Utara. Sebagai provinsi kepulauan, akses pasar tidak bisa hanya bergantung pada lapak fisik.

Handi juga menyoroti pentingnya penguatan produk khas daerah. Salah satunya kopi rempah yang dinilai memiliki identitas kuat sebagai ciri khas Ternate dan Maluku Utara.

“Kenapa kita tidak mencoba dengan kopi rempah? Ini sudah jadi ciri khas Ternate dan Maluku Utara. Di mana-mana kalau mau bahas sesuatu, ayo kita ngopi dulu,” ujar Handi.

Selain kopi rempah, BI juga mendorong potensi wastra dan batik Maluku Utara agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

UMKM Disiapkan Jadi Penyangga Ekonomi

Mewakili Sekda Malut, Sri Haryanti Hatari menyampaikan apresiasi kepada BI Malut yang terus bersinergi dengan pemerintah provinsi.

Menurutnya, SERUMBI 2026 menjadi langkah nyata untuk mendorong UMKM tidak hanya dibina, tetapi juga difasilitasi agar mampu masuk ke pasar yang lebih luas.

“SERUMBI 2026 adalah langkah nyata BI dan Pemprov untuk mendorong UMKM tidak hanya dibina, tapi juga difasilitasi sampai ke pasar nasional,” tegasnya.

Data yang disampaikan dalam kegiatan itu menyebut Maluku Utara memiliki sekitar 195.000 UMKM. Sebanyak 95 persen di antaranya merupakan usaha mikro.

Sektor UMKM tersebut menyerap 584.988 tenaga kerja. Angka ini menunjukkan UMKM memiliki posisi penting dalam menjaga ekonomi masyarakat di luar sektor tambang.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara disebut mencapai 19,64 persen. Namun, pertumbuhan itu masih didominasi sektor tambang.

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan baru menyumbang sekitar 3 persen.

Sri menilai kondisi tersebut menjadi alasan UMKM harus diperkuat sejak sekarang. Ekonomi daerah tidak boleh hanya bergantung pada sektor ekstraktif.

“Tambang ada masanya dan akan habis. Kalau sektor itu hilang, maka titik pertumbuhan ekonomi ada di Bapak Ibu pelaku UMKM. Selama masih menghasilkan produk berkualitas, UMKM tidak akan hilang,” tegas Sri.

Digitalisasi dan Ekspor Jadi Fokus SERUMBI

Sri menyebut ada tiga fokus utama dalam SERUMBI 2026. Pertama, perluasan akses digital bagi UMKM.

Pelaku usaha didorong tidak hanya berjualan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan marketplace dan media sosial.

Kedua, penguatan akses pembiayaan. Pemprov Malut menyiapkan dukungan modal usaha Rp3 juta hingga Rp15 juta dengan bunga 0,01 persen bagi UMKM riil di Sofifi dan Ternate.

Ketiga, pengembangan potensi ekspor. Produk lokal seperti kopi rempah, hasil laut, dan kerajinan didorong memenuhi standar serta sertifikasi agar bisa membawa label Made in Maluku Utara.

Sri mengingatkan, produk Maluku Utara harus memiliki nilai tambah dan identitas asal yang jelas ketika masuk ke pasar nasional maupun ekspor.

“Jangan sampai ikan kita ditangkap di Malut, dikemas di Surabaya, dijual ke Jepang dengan label ‘Made in Jawa’,” katanya.

Ia juga meminta pelaku UMKM menjaga konsistensi produk. Mulai dari rasa, kemasan, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Menurutnya, pelaku usaha perlu mencatat resep, memperbaiki tampilan produk, dan menyesuaikan diri dengan pola pemasaran modern.

“Digitalisasi sekarang bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.