- Antrean BBM masih terjadi di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan hingga Minggu, 13 September 2026, meski Pertamina menyatakan stok BBM dan LPG tetap tersedia.
- Satgas Tertib Pengisian BBM menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari tangki kendaraan yang dimodifikasi, pengisian berulang, tangki ganda hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai kendaraan.
- Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah penyaluran LPG 3 kilogram hingga 30 persen dari rata-rata harian di sejumlah wilayah Sulsel untuk memperkuat stok di tingkat pangkalan.
- Dampak persoalan BBM meluas ke sektor pendidikan. Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar memberlakukan pembelajaran daring untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama distribusi energi belum sepenuhnya normal.
JAMLIMA.COM, MAKASSAR – Persoalan bahan bakar minyak atau BBM dan LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan belum mereda hingga Minggu, (13/9/2026).
Antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Makassar dan beberapa daerah lain.
Di SPBU Sudiang, Makassar, ratusan kendaraan bahkan sudah mengantre sejak subuh meski pelayanan belum dibuka.
Antrean mencapai ratusan meter dan mengambil sebagian badan jalan.
Kondisi tersebut terjadi di tengah pernyataan Pertamina bahwa stok BBM masih tersedia.
Pemerintah daerah bersama Pertamina kini memperkuat distribusi sekaligus mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
Persoalan energi ini juga mulai berdampak pada sektor pendidikan.
Pemerintah menerapkan pembelajaran daring untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama antrean BBM belum kembali normal.
Antrean Belum Reda
Antrean BBM awalnya banyak terjadi pada kendaraan pengguna Solar.
Dalam perkembangannya, antrean juga meluas ke kendaraan yang mencari Pertalite.
Pada Sabtu pagi, antrean panjang masih terlihat di sejumlah SPBU Makassar.
Sebagian pengendara harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Bahkan, sejumlah warga mempertanyakan pernyataan bahwa stok BBM aman karena kondisi di lapangan belum menunjukkan pelayanan kembali normal.
Pertamina sebelumnya meminta Satgas lintas sektoral membantu mengawasi distribusi BBM dan LPG.
Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom mengatakan pengawasan diperlukan agar distribusi berjalan lebih tertib.
“Inilah yang kami harapkan dengan pembentukan tim satgas itu,” kata Axel.
Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina serta unsur terkait lainnya.
Satgas Temukan Pelanggaran
Pengawasan kemudian menemukan sejumlah pola transaksi yang diduga ikut memengaruhi distribusi BBM.
Satgas menemukan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi.
Petugas juga menemukan pengisian berulang dalam satu hari.
Selain itu, terdapat penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Ada pula kendaraan yang diduga menggunakan lebih dari satu barcode untuk melakukan transaksi BBM.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena BBM bersubsidi harus disalurkan secara tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat.
Pemerintah Sulsel kemudian memperketat pengawasan di sejumlah SPBU.
Selain transaksi kendaraan, pemerintah juga menyoroti pelayanan SPBU.
Jumlah nozzle yang aktif menjadi salah satu perhatian.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bahkan meminta pengelola SPBU mengaktifkan seluruh nozzle untuk mempercepat pelayanan.
“Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” kata Munafri saat bertemu pihak Pertamina.
LPG Ditambah 30 Persen
Persoalan distribusi juga terjadi pada LPG 3 kilogram.
Untuk menjaga ketersediaan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meningkatkan penyaluran LPG subsidi di sejumlah wilayah.
Tambahan pasokan mencapai hingga 30 persen dari rata-rata penyaluran harian.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat stok di tingkat pangkalan sekaligus memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Pertamina juga meningkatkan pemantauan distribusi mulai dari titik suplai hingga pangkalan resmi.
Masyarakat diminta membeli LPG sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Pengawasan LPG bersubsidi juga diperketat karena pemerintah ingin memastikan tabung 3 kilogram diterima kelompok yang berhak.
Distribusi Diperkuat
Pertamina sebelumnya juga melakukan penyesuaian pasokan BBM untuk mengatasi antrean.
Selain menambah suplai, perusahaan memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU.
Namun antrean belum sepenuhnya terurai.
Pada Sabtu pagi, warga masih mengantre di beberapa SPBU Makassar.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan distribusi belum selesai hanya dengan memastikan stok tersedia.
Kecepatan penyaluran di SPBU, jumlah nozzle yang beroperasi serta pengawasan terhadap transaksi berulang turut menentukan kelancaran pelayanan.
Sekolah Beralih Daring
Dampak antrean BBM kemudian meluas ke sektor pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerapkan pembelajaran daring selama satu pekan.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama persoalan distribusi BBM dan LPG masih ditangani.
Pemkot Makassar juga memberlakukan kebijakan serupa.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta sekolah tingkat PAUD hingga SMP menjalankan pembelajaran daring mulai Sabtu, 12 September 2026.
“Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai Sabtu,” ujar Munafri.
Berdasarkan kebijakan Pemkot Makassar, pembelajaran daring berlangsung hingga 19 September 2026.
Langkah tersebut diharapkan mengurangi perjalanan kendaraan pribadi dan membantu menekan kepadatan di tengah antrean BBM.
Normalisasi Jadi Fokus
Hingga Sabtu, persoalan BBM dan LPG di Sulsel belum sepenuhnya kembali normal.
Pertamina menyatakan pasokan tetap tersedia.
Namun antrean panjang masih ditemukan di lapangan.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan tidak hanya berkaitan dengan stok.
Distribusi, lonjakan permintaan, kapasitas pelayanan SPBU serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi turut memengaruhi situasi.
Pemerintah daerah, Pertamina dan Satgas kini fokus mempercepat distribusi serta memperketat pengawasan.
Targetnya, pasokan BBM dan LPG dapat kembali diterima masyarakat secara lancar dan tepat sasaran.
