Dinsos Aceh dan DPR Perkuat Sinergi, Fokus Tingkatkan Layanan Sosial

JAMLIMA.COM, ACEH — Dinas Sosial (Dinsos) Aceh memperkuat sinergi dengan DPR Aceh dalam rapat kerja di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026), untuk meningkatkan kualitas layanan sosial bagi masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, bersama jajaran.

Dalam rapat tersebut, kedua pihak membahas agenda strategis, mulai dari penanganan dan mitigasi bencana, program kerja 2026, ketersediaan buffer stock logistik, hingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Selain itu, pembahasan juga mencakup berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Dinas Sosial Aceh menekankan pentingnya peningkatan perhatian terhadap lembaga sosial, termasuk keberlanjutan program dan pemenuhan kebutuhan operasional.

Budi Afrizal menegaskan, panti sosial memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial.

“Panti sosial merupakan ujung tombak pelayanan kami di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius, baik dari sisi program maupun dukungan operasional, agar layanan yang diberikan semakin responsif, berkualitas, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Kejari Luwu Tahan Eks Anggota DPR RI Kasus Korupsi P3-TGAI

Selain itu, ia menilai rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dengan legislatif dalam menghadapi tantangan kebencanaan dan dinamika sosial.

“Rapat kerja ini menjadi momentum strategi untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan DPR Aceh. Kami berkomitmen menghadirkan program-program sosial yang adaptif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Budi.

Sementara itu, Rijaluddin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dinas Sosial Aceh sekaligus menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif.

“Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap program sosial berjalan efektif dan tepat sasaran. Komisi V berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ungkapnya.

Rapat kerja ini juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan legislatif diharapkan mampu mendorong program sosial yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.